Sri Mulyani Ajukan Dana Mendesak Rp 25,5 Triliun, Buat Apa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengajukan cadangan belanja mendesak sebesar Rp 25,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Dana tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan Asian Games, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sampai untuk pengadaan alat bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kunta W.D. Nugraha menjelaskan, anggaran cadangan belanja mendesak masuk dalam pos belanja non Kementerian dan Lembaga di belanja pemerintah pusat. Postur perubahan ini sudah disetujui di Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2017 (B).

"Kemarin sudah diputuskan di Rapat Panja B, disepakati. Nanti dibawa atau dibahas lagi oleh Komisi-komisi terkait, dan dibawa lagi ke Banggar DPR untuk diputuskan pada rapat kerja level Menteri," jelas Kunta usai Rapat Panja Draft RUU APBN 2017 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Kunta lebih jauh menjelaskan, ada beberapa belanja yang masuk dalam cadangan mendesak, yakni penyelenggaraan Asian Games untuk INASGOC, Pilpres 2019, sertifikasi lahan, dan event Annual Meeting International Moneter Fund (IMF)-World Bank di Bali.

"Asian Games, pemilu, sertifikasi lahan, dan annual meeting IMF-World Bank ada di situ (cadangan belanja mendesak). Angka atau berapanya saya tidak hafal," terangnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani pernah menyampaikan, ada penambahan belanja di RAPBN-P 2017 untuk Asian Games sebesar Rp 1,5 triliun. Akan tetapi dana itu hanya untuk memenuhi kebutuhan Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC).

"Penambahan belanja di RAPBN-P 2017 untuk Asian Games Rp 1,5 triliun. Tapi itu untuk INASGOC saja ya," katanya.

Selanjutnya, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran Pilpres 2019 senilai lebih dari Rp 10 triliun secara bertahap. Dan di RAPBN-P 2017 untuk cadangan belanja mendesak, sudah memasukkan kebutuhan anggaran Pilpres 2019.

"Untuk pemilu lima tahun, anggarannya bisa di atas Rp 10 triliun," ujarnya.

Askolani menuturkan, anggaran sebesar lebih dari Rp 10 triliun itu akan disalurkan ke KPU dan Bawaslu. "(Anggaran) pemilu kan tersebar ke KPU, Bawaslu karena tiap tahun ada anggarannya, sebelum dan sesudah pemilu. Sekarang anggarannya belum pasti, tapi kita antisipasi sampai di atas itu (Rp 10 triliun)," ujarnya.

Ia menuturkan, anggaran pesta demokrasi di 2019 sudah diajukan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Selanjutnya akan kembali dialokasikan di APBN 2018 dengan jumlah anggaran lebih besar dibanding 2017.

"Anggarannya masuk ke 2017 sudah ada, lalu nanti di 2018 mungkin lebih besar," ucap Askolani.

Di RAPBN-P 2017, Askolani mengaku, terdapat penambahan beberapa belanja, seperti sertifikasi lahan sebesar Rp 1,2 triliun. "Ada juga tambahan belanja untuk mengirim pasukan (perdamaian) PBB dan pengadaan alat pengamanan oleh BNPT," terangnya.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: