Liputan6.com, Jakarta Pemangkasan anggaran proposal program Pelatnas Asian Games 2018 cabang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus disorot. Sorotan tajam pun datang dari sejumlah induk cabang olahraga (cabor) terkait kebijakan itu, salah satunya adalah dari Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (PB GABSI).
Seperti diketahui, Kemenpora khususnya Deputi IV Pembinaan Prestasi Olahraga mengalokasikan sebesar 70% dari Rp 735 miliar untuk 40 induk cabor serta National Paralympic Committee (NPC). Tim verifikasi bentukan Kemenpora pun harus menyaring usulan anggaran setiap cabor dengan berpatok pada aturan yang ada.
Advertisement
Baca Juga
PB GABSI sendiri mengusulkan Rp 23 miliar untuk 32 atletnya, tetapi tim verifikasi yang beranggotakan 11 orang hanya merekomendasikan Rp 9 miliar bagi 12 atlet, lengkap dengan tugas bridge untuk menyumbang dua emas di Asian Games 2018.
Ketua Umum PB GABSI Ekawahyu Kasih menilai angka rekomendasi yang diterimanya sangat tidak sesuai untuk agenda try out dan training camp demi menggenjot prestasi bridge.
PB GABSI, lanjut Ekawahyu, dengan tegas meminta tim verifikasi untuk merevisi aturan. Dia tidak ingin aturan justru mengorbankan target emas yang ditertapkan pemerintah.
"Tim verifikasi bilang cabor harus mengerti karena peraturan harus diikuti. Memang betul, mereka menjalankan tugasnya sesuai aturan Deputi IV, tapi itu bisa diubah setelah tim verifikasi bertemu cabor dan mendapatkan masukan bahwa apa yang dilakukan kurang tepat dan berpotensi menghilangkan target emas," ucap Ekawahyu seperti rilis yang diterima Liputan6.com.
Â
Â
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Jangan Tutup Mata
Ekawahyu berharap Kemenpora bisa melakukan revisi terhadap aturan. Terlebih, ini hanya aturan dari pejabat setingkat deputi di Kemenpora.
"Contohnya bridge 32 atlet jadi 12 atlet, dari Rp 23 miliar jadi Rp 9 miliar sementara ditargetkan dua emas. Artinya ada peraturan deputi yang perlu direvisi, bukan sebaliknya tim verifikasi bersikukuh dengan peraturan dan tutup mata terhadap masalah yang disampaikan. Perpres (Peraturan Presiden) tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional saja bisa diubah kok, apalagi hanya peraturan Deputi," katanya.
Tak hanya itu, Ekawahyu pun meyesalkan langkah tim verifikasi yang tidak pernah melibatkan induk cabor dalam penyusunan anggaran. Padahal, induk cabor adalah pihak yang paling mengetahui secara rinci mengenai kebutuhan pelatnas untuk bisa mewujudkan raihan medali emas di Asian Games 2018.
"Sudah selayaknya kajian tentang anggaran itu dilakukan secara detail pada setiap nomor dan cabor unggulan. Dan, itu yang tidak dilakukan tim verifikasi hingga hari ini. Mereka tidak pernah melibatkan induk cabor. Padahal yang paling mengerti isi perut dari setiap nomor dan cabor unggulan adalah induk organisasinya," kata Eka.
Advertisement
Kebijakan Sepihak
Ekawahyu menyesalkan langkah-langkah Kemenpora yang mengambil keputusan secara sepihak. Disebutnya, Kemenpora sudah bertindak seperti paham apa yang diperlukan cabor.
"Tetapi, mereka lakukan itu sendiri. Kami sebagai induk cabor tiba-tiba diberitahu anggaran yang disetujui adalah demikian, dengan pemangkasan mencapai 60-70%. Begitu juga pemotongan jumlah atlet, mereka menerapkan kebijakan secara sepihak. Mereka bertindak seolah-olah sebagai pakar dalam setiap nomor dan cabor. Saya tentu saja sangat menyesalkan langkah tersebut," ujarnya.