Liputan6.com, Jakarta Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan kebijakan 'zero debt' ternyata berujung pahit. Sejumlah proyek infrastruktur penting mandek akibat adanya pembatasan pinjaman luar negeri yang diterapkan pemerintah.
Salah satu proyek yang menjadi korban kebijakan itu adalah proyek kabel listrik tegangan tinggi arus searah (High Voltage Direct Current/HVDC) yang digarap PLN.
Proyek yang akan menghubungkan sistem kelistrikan Sumatera dengan Jawa itu mandek lantaran kesulitan mendapatkan pendanaan.
Dari total kebutuhan pendanaan untuk proyek HVDC Sumatera-Jawa US$ 2,12 miliar, PLN baru mendapatkan kepastian US$ 1,194 miliar.
"Iya, proyek HVDC Sumatera-Jawa terkendala pendanaan, " kata Murtaqi saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (20/3/2014).
Lalu apa dampaknya mandeknya proyek itu bagi sistem kelistrikan di Tanah Air?
Proyek transmisi sepanjang lebih 700 kilometer (km) ini meliputi pekerjaan stasiun konverter/inverter di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awalnya proyek ini ditargetkan bisa beroperasi sekitar 2016-2017.
Usai beroperasi, kabel listrik akan menyalurkan listrik sebesar 3.000 megawatt (MW) dari Sumatera ke Jawa. Pasokan listrik itu berasal dari tiga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berada di mulut tambang.
Murtaqi menjelaskan, dengan belum jelasnya pendanaan untuk proyek ini, maka kepastian proyek PLTU Sumsel 8, PLTU Sumsel 9 dan PLTU Sumsel 10 dengan total 3.000 MW juga ikut belum jelas.
"Padahal daya sebesar itu dibutuhkan oleh kelistirkan Jawa pada 2018," terang dia.
Apakah krisis listrik Ancam Jawa di 2018? "Saya tidak mau bilang begitu?," jawabnya.
Baca Juga
Murtaqi juga enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait seretnya pendanaan untuk proyek kabel listrik Sumatera-Jawa itu.
"Soal pendanaan ini sebaiknya ditanyakan ke Bappenas," terangnya.
Advertisement
Â
Baca juga:Proyek Kabel Sumatera-Jawa Mandek Gara-gara Tak Boleh Utang