Abaikan AS, Swiss Pilih Ikuti Eropa Soal Sanksi Miliarder Rusia

Liputan6.com, Bern Meski Krimea telah memilih untuk bergabung dengan Rusia, tapi Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa masih terus berupaya menjatuhkan sanksi pada negara bekas pecahan Uni Soviet tersebut.

Uniknya, Swiss justru mengikuti sanksi yang diberikan Uni Eropa pada Rusia dan mengabaikan sanksi dari AS untuk negara yang sama.

Mengutip laman Reuters, Kamis (3/4/2014), baru-baru ini, pemerintah Swiss mengumumkan para pejabat Rusia yang dijatuhi sanksi Uni Eropa dilarang untuk memulai bisnis baru di negara tersebut.

Sebaliknya, para miliarder yang masuk ke dalam daftar sanksi AS tetap diperbolehkan untuk berbisnis di Swiss.
Pekan lalu, Swiss memutuskan untuk menentukan sanksi sendiri dalam menanggapi krisis Ukraina.

Dalam salah satu pernyataannya, pemerintah Swiss memastikan 33 politisi dan pejabat Rusia yang terdaftar dalam pengajuan Uni Eropa tidak lagi bisa mendirikan bisnis di Swiss. Namun pihaknya tidak menyebutkan deretan miliarder yang menerima sanksi dari Departemen Keuangan AS.

Juru bicara Swiss State Secretariat for Economics (SECO) menegaskan hanya orang-orang dalam daftar sanksi Eropa yang akan mempengaruhi perlakuan bisnis Swiss.

Sebelumnya, AS dan Eroba bersama-sama menerapkan sanksi pribadi melawan para pejabat Rusia dan Krimea yang terlibat dalam perebutan Ukraina.

Pemerintah Washington juga menargetkan sebuah bank dan beberapa miliarder Rusia termasuk Gennady Timchenko.

Selama ini, Swiss merupakan pusat perbankan swasta dan perdagangan komoditas global. Selain itu, Swiss juga merupakan tujuan populer para elit Rusia.

Tak heran, negara Eropa ini agak takut-takut dalam menerapkan sanksi yang dapat meregankan hubungan perdagangannya dengan Rusia.

Meski demikian, pemerintah Swiss menegaskan pihaknya akan melarang masuknya kerjasama baru dengan 33 miliarder Rusia dan Crimea yang terdaftar dalam penerapan sanksi Uni Eropa.

Artinya, seluruh pengusaha dalam daftar tersebut tidak diperbolehkan untuk mengirim asetnya ke Swiss. Seluruh aset di Uni Eropa telah diblokir mengikuti sanksi tersebut.