OJK Imbau Perbankan Sigap Hadapi Kejahatan Cyber

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada seluruh industri keuangan untuk terus meningkatkan kualitas teknologinya. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi risiko-risiko terjadi yang muncul dari sistem informasi atau lebih sering disebut cyber crime.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad menjelaskan, industri perbankan menjadi salah satu sektor yang terus dituntut untuk memaksimalkan teknologinya mengingat perbankan adalah elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Apabila tidak diantisipasi dengan cepat, maka kondisi ini akan sangat tidak menguntungkan pada saat industri perbankan kami sedang menyiapkan diri dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," ungkap Muliaman di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Hal itu menjadi hal yang wajar yang ditekankan OJK sebagai otoritas lembaga keuangan mengingat Indonesia menjadi satu negara yang paling berisiko untuk terjadinya cyber crime. Pernyataan tersebut diambil OJK dari laporan Security Threat 2013.

Selain itu, berdasarkan laporan yang disusun oleh State of The Internet 2013, Indonesia ditempatkan menjadi negara kedua dari lima negara asal serangan cyber crime. Laporan tersebut mencatatkan dalam waktu tiga tahun terakhir telah terjadi 36,6 juta serangan cyber crime.

"Pada tahun 2010 Indonesia pernah mendapat keluhan dari banyak negara dari korban praktik cyber crime yang ditenggarai pelaku orang Indonesia," jelas Muliaman.

Dari statistik tersebut Muliaman menegaskan manajemen bank tidak bisa mengabaikan ancaman yang datang setiap saat dan dalam bentuk yang tidak pernah diduga.

"Satu hal yang mengagetkan kita pelaku cyber crime ini anak-anak usia muda melalui warung internet yang sangat banyak dan sulit dipantau," tutur Muliaman.

Untuk itu, OJK mengaku akan terus meningkatkan sosialisasi dan menekankan kepada industri perbankan untuk selalu merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bidang Teknologi Informasi (IT) yang berkualitas.

"Meminimalisir risiko dari kejahatan TI antara lain SDM harus berkualitas memadai, sistem pengendalian yang kredibel, review yang berkesinambungan terhadap penerapan TI, selalu update dan berbagi soal fraud," pungkas Muliaman. (Yas/Ahm)