Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memangkas beberapa pos belanja, seperti belanja barang, belanja pegawai dan belanja subsidi untuk menghemat anggaran negara. Namun Kemenkeu memastikan tak akan memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk gaji Menteri Keuangan (Menkeu).
Hal itu disampaikan oleh Menkeu, Chatib Basri. Ketika ditanyakan apakah gajinya akan ikut dipangkas, dia memberikan jawaban penegasan.
"Kalau gaji nggak bisa dipotong. Yang nggak bisa dipotong adalah gaji orang, seperti gaji PNS dan lainnya karena itu berkaitan dengan hak orang," tutur Chatib kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (16/5/2014).
Dia menjelaskan, kemungkinan tingkat upah turun hanya ada dalam teori ekonomi klasik. Namun faktanya tak ada pemotongan gaji. "Kalau sifanya di luar hak orang bisa dilakukan, misalnya honorarium, perjalanan dinas dan sebagainya," terangnya.
Pemangkasan, kata Chatib, hanya dapat dilakukan apabila anggaran tersebut memberi dampak minimal terhadap pelayanan dan pertumbuhan. "Kalau gaji dipotong, nanti dia pulang, istri atau suaminya tanya bagaimana gaji bulan ini? Masa turun, ya nggak bisa," tukas dia.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani pernah menyatakan, pihaknya bakal melakukan efisiensi pada belanja subsidi, belanja barang dan belanja bantuan sosial (bansos) serta belanja pegawai.
Ini merupakan cara untuk menjaga pembengkakan pos belanja dan kemungkinan adanya penurunan pendapatan karena kondisi ekonomi.
"Kalau efisiensi bansos dan belanja barang, kami minta kepada masing-masing kementerian/lembaga (K/L) untuk mengendalikannya. Tapi saya belum tahu, karena mesti dicek di K/L," kata dia.
Sementara efisiensi belanja pegawai, lanjut Askolani, dengan memangkas honor tim hingga anggaran perjalanan dinas. Pemerintah, sambungnya, ingin melanjutkan pengendalian terhadap penggunaan belanja pemerintah mengingat dampaknya terhadap postur dari defisit anggaran.
"Belanja subsidi juga dicek ulang, sehingga perlu dilakukan pengendalian volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi supaya kuota 48 juta kiloliter tidak terlampaui di tahun ini. Biar Kementerian ESDM yang mendesain effort-nya," cetus Askolani. (Fik/Ndw)
Hemat Anggaran, Menkeu: Gaji PNS Tak Boleh Dipotong
Kemenkeu memastikan tak akan memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk gaji Menteri Keuangan (Menkeu).
diperbarui 16 Mei 2014, 14:25 WIBDiterbitkan 16 Mei 2014, 14:25 WIB
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan reformasi birokrasi di Indonesia lewat Undang-undang Aparatur Sipil Negara.
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Meghan Markle Menyala dengan Daur Ulang Gaun Lama Tanpa Pangeran Harry yang Tur ke Afrika
Hasil Liga Inggris Aston Villa vs Manchester United: Main Tanpa Gol, Pacelik Menang Setan Merah Berlanjut
Meningkat, Ekonomi Digital Kalsel 2024 Capai 22 Juta Transaksi dengan Nominal Rp 2,85 Triliun
Penampilan Haddad Alwi dan Sulis Pecah, Selawat Berkumandang di Synchronize Fest 2024!
Dharma ke Pramono Anung: Beliaulah yang Menempatkan Saya di BSSN
Resmi Buka Peparnas 2024, Presiden Jokowi Ungkapkan Pesan Persaudaraan
Marak Gen Z Kena PHK, Ridwan Kamil Janji Beri Dana Kekuatan Sosial hingga Gratiskan Minum Kopi
KPK OTT Penyelenggara Negara di Kalimantan Selatan, Siapa Dia?
Sebut Pandemi Agenda Asing, Dharma Pongrekun Bikin Warganet Ngakak
Pembukaan Peparnas 2024 di Solo: Dibuka Jokowi, Dimeriahkan God Bless
Ridwan Kamil-Suswono Janjikan Dana RW Rp 1 Miliar di Debat Cagub DKI Jakarta
Singgung Pandemi di Debat Cagub Jakarta, Dharma Pongrekun: Covid-19 Omong Kosong