CT Hapus Anggaran Bangun Gedung Hingga Kendaraan Dinas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung alias CT mulai bekerja cepat di masa jabatannya yang sangat singkat. Dia berupaya membuat gebrakan dengan mengusulkan pencabutan beberapa pos belanja di tahun ini.

Demikian disampaikan CT usai menggelar rapat maraton sejak siang hingga tadi malam. Rakor tersebut ditutup dengan pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014.

"Kami me-review APBN-P yang sudah diserahkan ke DPR dan akan segera mulai pembahasannya. Kami berharap masih ada sumber-sumber penerimaan yang mungkin dilakukan. Saya minta dieksplor kepada Menteri Keuangan semaksimal mungkin," lanjut CT di kantornya, Jakarta, Senin (20/5/2014).

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu juga meminta kepada Kementerian Keuangan untuk menghilangkan anggaran belanja yang tak mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, maupun kesejahteraan rakyat.

"Pembangunan gedung pemerintah di kementerian, pengadaan kendaraan dinas, saya minta dihilangkan untuk tahun ini. Jadi tidak ada lagi pos pembangunan gedung, penyediaan kendaraan dinas, pos renovasi kantor," tegasnya.

Lanjut dia, termasuk memangkas biaya perjalanan dinas, biaya seminar yang tidak berkaitan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Dengan penghapusan dan pemotongan anggaran belanja, CT menghitung negara dapat menghemat sekitar 10% dari total anggaran pembangunan di 2014. Penghematan tersebut, kata Chairul, bisa mempersempit defisit anggaran sehingga pemerintah mempunyai lebih besar ruang fiskal untuk bergerak.

"Yang penting dicukupi dulu supaya defisit jadi seimbang. Tapi segala sesuatunya tentu kami serahkan ke DPR. Kami berharap DPR akan memahami dan mengerti apa yang terjadi," cetus CT.

Di sisi lain, dia pun menilai bahwa suatu kebijakan yang memang harus dilakukan, maka berusaha diselesaikan bukan ditunda. Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi surat edaran dari sekretaris kabinet yang menyatakan para menteri dilarang membuat kebijakan strategis yang berakibat terganggunya stabilitas ekonomi dan politik negara.

"Kebijakan yang harus dilakukan ya dilakukan, tapi yang punya efek strategis harus dikonsultasikan dengan Presiden. Yang bisa diselesaikan dalam waktu lima bulan, akan kami selesaikan," tandasnya.(Fik/Ahm)