Liputan6.com, Jakarta Konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) subsidi terus meningkat. Hal tersebut membuat negara harus merogoh kantong lebih dalam untuk mengatasi beban subsidi tersebut.
Menanggapi hal itu, Guru Besar di Bidang Ekonomi Laode Masihu Kamaluddin meminta pemerintah baru mestilah membuat kebijakan jangka panjang untuk masalah energi. Kebijakan energi ini berupa pengalihan BBM menuju bahan bakar alternatif.
"Subsidi BBM perlu kebijakan energi jangka panjang. Bahan bakar alternatif itu penting," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com seperti ditulis di Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Untuk tahap awal subsidi dinilai masih penting. Namun, ia menekankan agar subsidi lebih terarah menjangkau rakyat miskin dan tidak salah sasaran untuk orang kaya. Baru kemudian secara bertahap menuju penggunaan bahan bakar alternatif.
"Sambil menata energi ini kita bangun energi baru," lanjut dia.
Salah satunya, dia menyebut pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berhasil mengurangi ketergantungan BBM ke BBG.
Pemerintah kedepannya diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan bahan bakar alternatif seperti biogas dan geothermal.
Di sisi lain, pihaknya mengatakan untuk meningkatkan pendapatan negara perlunya mengoptimalkan pendapatan dari pajak. "Efisiensi, belum banyak yang bayar, bukan menaikan pajak,"tutup dia. (Amd/Nrm)