Pemerintah Wajibkan Pencadangan Data Nasional Usai Diserang Hacker, Langkah Terlambat?

Bela Industri, Kemenperin Upayakan Kompensasi Kenaikan Listrik

Kompensasi yang diusulkan adalah pembebasan PPN dan bea impor bagi industri yang memerlukan bahan baku impor.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 04 Jun 2014, 12:56 WIB

Diterbitkan 04 Jun 2014, 12:56 WIB

Citizen6, Malang: Unit Pelayanan Jaringan ( UPJ) Tumpang melakukan pemeliharan Jaringan 20 KV, dalam peningkatan kemampuan pasokan dan pelayanan listrik di desa Ranupani kec. Senduro, Kab. Lumajang Jawa Timur, Sabtu (7/4). (Pengirim: Badarudin Bakri)

Liputan6.com, Jakarta - Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk industri menengah I-3 dan I-4 mulai Mei kemarin banyak dikeluhkan oleh kalangan industri. Oleh karena itu, untuk meringankan beban kenaikan TDL tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengupayakan kompensasi kepada para Industri I-3 dan I-4 tersebut.

"Kalau listrik naik lagi, saya minta kompensasi dan ini sudah disampaikan ke pak Menteri Perindustrian MS Hidayat, mudah-mudahan bisa menjadi relaksasi industri agar tidak terlalu berat," kata Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian, Harjanto di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Kompensasi yang diusulkan oleh Harjanto di antaranya adalah pemberian keringanan kepada para Industri dalam bentuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea impor bagi industri yang memerlukan bahan baku impor tinggi dan bea ekspor.

Untuk mengurangi biaya operasional industri, pemerintah juga diharapkan memberikan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan para pelaku industri.

"Kami sudah coba usulkan ini ke Presiden, namun sepertinya terlambat, jadi tunggu dulu saja, yang penting kami akan terus berusaha demi mereka," tegas Harjanto.

Seperti halnya diketahui, pemerintah kembali berencana untuk menaikan besaran tarif listrik bagi industri guna menekan pembengkakan subsidi yang kini merongrong besaran defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Kenaikan tersebut akan dibahas dalam pembahasan lanjutan APBN Perubahan bersama DPR RI. (Yas/gdn)