Kontraktor RI Harus Mampu Bersaing Hadapi Pasar Bebas ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Sektor konstruksi harus menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah baru demi mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Hal ini sejalan dengan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) khususnya dalam rangka peningkatan konektivitas antar pulau dan koridor ekonomi serta menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Hermanto Dardak mengatakan, untuk melakukan jasa konstruksi di Indonesia, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) harus bekerjasama dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN) yang berkualifikasi besar dalam bentuk joint operation (JO) atau joint venture (JV) dengan penyertaan modal asing atau foreign equality participation. Saat ini kepemilikan asing di proyek konstruksi dibatasi maksimal sebesar 55% untuk kontraktor dan 51% untuk konsultan.

"Batasan tersebut akan menjadi 70% setelah terbentuknya MEA 2015, dengan demikian maka jelas bahwa masuk atau tidaknya BUJKA ke Indonesia tergantung pada kesiapan atau daya saing BUJKN," ujarnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (5/6/2014).

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Tri Widjajanto  menyatakan, saat ini terdaftar 16 BUJKA yang telah membentuk kantor perwakilan di Indonesia. Sementara BUJKN kualifikasi besar yang akan menjadi pesaing atau mitra BUJKA tersebut yang terdaftar di LPJK) saat ini berjumlah kurang lebih 1.300 badan usaha.

"Saat ini jumlah badan usaha kita mencapai 107 ribu. Yang skala besar sebanyak 1.300, 982 kontraktor dan sisanya konsultan. Jadi yang badan usaha besar itu 1%, menengah 12%, dan yang kecil 88%," kata Tri.

Dia pun yakin, dengan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di berbagai negara di Timur Tengah, Afrika, Timor Leste dan negara ASEAN lain, maka badan usaha dan tenaga kerja konstruksi Indonesia akan mampu memenangkan persaingan dengan badan usaha dan tenaga kerja dari negara ASEAN lain.

"Untuk memaksimalkan daya saing pelaku konstruksi nasional dalam menghadapi MEA 2015, maka kita harus mewujudkan Indonesia incorporated yang sudah sejak lama kita harapkan," tandas dia. (Dny/Ahm)