BMKG Ingatkan Ancaman Tsunami Saat Mudik Lebaran, Apa Antisipasinya?

Pemerintah Didesak Bangun Jalur Alternatif di Pantura

Ketua BPK, Rizal Djalil meminta pemerintah terutama Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi lain.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono Diperbarui 08 Jul 2014, 15:16 WIB

Diterbitkan 08 Jul 2014, 15:16 WIB

Antrean panjang di jalur Pantura itu hingga mencapai 10 kilometer. Bahkan, para pengendara harus rela menginap di jalan. (Ant/Seno)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyarankan pemerintah membuat jalur alternatif untuk mengatasi permasalahan jalur pantura dengan membuat jalan bebas hambatan.

Ketua BPK Rizal Djalil, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap realisasi anggaran belanja infrastruktur dalam APBN 2013 ditemukan akar persoalan jalur pantura, yaitu adanya beban ganda yang melampaui batas wajarnya.

"Terjadi overload beban ganda atau sumbu kendaraan yang melintasi jalan sehingga melebihi kapasitas seharusnya, di atas 10 muatan sumbu terberat," kata Rizal, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013 kepada DPR, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Rizal mengungkapkan, BPK telah mencatat total realisasi belanja infrastruktur pemerintah mencapai Rp 180,86 triliun atau naik 24,64 persen sepanjang 2013 dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 145,10 triliun.

"Sedangkan belanja pemerintah pusat merupakan pengeluaran yang terbesar dalam APBN 2013 yakni Rp 1.137,16 triliun, diikuti belanja transfer ke daerah Rp 513,26 triliun," tutur Rizal.

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ini, Rizal meminta pemerintah secara khusus Kementerian Pekerjaan Umun (PU) untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang terkait.

"Dengan upaya pengendalian terhadap penggunaan jalur pantura maupun jalan nasional lainnya," pungkasnya. (Pew/Ahm)