Liputan6.com, Jakarta - Pemotongan alokasi BBM bersubsidi di SPBU yang dilakukan Pertamina diminta untuk ditinjau ulang. Pasalnya meski memiliki tujuan yang baik, namun cara ini menimbulkan kelangkaan BBM bersubsidi sehingga dikhawatirkan menimbulkan gejolak dan merugikan masyarakat.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan, mengatakan pemangkasan alokasi BBM bersubsidi baik pada solar maupun premium akan berdampak pada angkutan umum yang biasa mengkonsumsi BBM bersubsidi.
"Dampak buruknya. Kalau angkutan umum tetap beroperasi dan harus mengisi BBM bersubsidi, maka akan ada kenaikan tarif. Ini akan berdampak pada masyarakat, kasian masyarakat bawah," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Rabu (27/8/2014).
Dia menjelaskan, meski pemotongan alokasi premium saat ini belum terasa di wilayah Jakarta, namun sudah ada kekhawatiran dari pengusaha angkutan umum yang mengkonsumsi premium seperti angkot dan taksi.
"Saat ini belum begitu terasa, tetapi yang di wilayah penyangga sudah terasa, terutama taksi. Mulainya dari Bogor, Tangerang dan akan berdampak ke Jakarta kalau Pertamina tidak rubah pola distribusinya," lanjutnya.
Menurut Shafruhan, pola pemotongan alokasi BBM bersubsidi sebesar 20 persen pada solar dan 5 persen pada premium ini yang dilakukan Pertamina harus berdasarkan kebutuhan pada masing-masing wilayah dan tidak dapat disamaratakan.
Jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi gejolak pada wilayah yang tingkat kebutuhannya tinggi didapat mampu diimbangi oleh persediaan BBM bersubsidi.
"Kan ada 20 persen pemotongan suplai untuk solar dan 5 persen untuk premium. Oleh Pertamina ini dibuat proporsional. Kalau dibuat proporsional, yang mobilitasnya rendah dia nggak cepat habis, tapi daerah yang mobilitasnya tinggi, akan timbul masalah. Ini yg menyebabkan beberapa SPBU cepat habis," jelas dia.
Agar hal ini tidak berdampak tambah buruk bagi masyatakat terutama bagi angkutan umum, Shafruhan mengaku bahwa pihaknya telah menyampai protes kepada Pertamina dan BPH Migas. Dengan protes ini diharapkan keduanya melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan pemotongan alokasi BBM bersubsidi ini.
"Kita dari Organda sudah protes ke Pertamina dan BPH migas untuk segera mengevaluasi sistem distribusi BBM bersubsidi karena ini akan menganggu roda aktifitas angkutan umum," tandas dia. (Dny/Nrm)
Â
Baca Juga
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
Advertisement