Miskin, Pendapatan Petani Cuma Rp 1 Juta per Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Melarat adalah satu kata yang menggambarkan kehidupan para petani Indonesia. Sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara ini hanya berbuah pendapatan minim yang tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Sensus Pertanian (ST) 2013 dengan jumlah rumah tangga pertanian sebanyak 26,14 juta. Sebagian besar dari para pekerja di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan.

"Rata-rata pendapatan petani Rp 12 juta per tahun atau Rp 1 juta per bulan. Ini kan di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Kalau satu keluarga empat orang, mereka masuk kategori miskin," keluh Pengamat Pertanian, Khudori saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Supaya dapur tetap ngebul, diakui dia, para petani harus memutar otak mencari penghasilan tambahan. "Sektor pertanian tidak jadi gantungan hidup mereka. Jadi mereka nyambi tukang ojek, kuli batu dan berdagang," paparnya.

Menurut Khudori, inilah alasan para petani di Indonesia lebih senang menjual atau menyewakan lahan garapannya untuk industri, properti maupun perkebunan kelapa sawit. "Karena dengan menjual lahan pertanian, dia bisa dapatkan uang dan pulang ke kampung halaman tapi tidak jadi petani lagi," ujarnya.

Dirinya mengatakan, petani membutuhkan lahan cukup, akses permodalan, teknologi dan pemasaran. Sayangnya harapan petani belum tersentuh oleh pemerintah, sehingga dibiarkan menjadi petani gurem atau yang mengelola lahan pertanian seluas kurang dari 0,5 hektare.

"Jangan malah membiarkan lahan pertanian diberikan ke asing dan swasta. Selama 20 tahun terakhir, lahan kebun sawit naik menjadi 41 persen per tahun. Sedangkan lahan perkebunan petani cuma naik 1,7 persen per tahun," jelas Khudori.  

Dia berharap, pemerintah dapat memberikan lahan pertanian minimal 10 ha kepada para petani sehingga dapat dilanjutkan oleh anak cucunya. Kemudian, membuka seluas-luasnya akses permodalan ke bank sehingga pendapatannya bisa meningkat.

"Agar bisa survive, pemerintah juga perlu menanggung biaya hidup petani selama 1-2 tahun. Jadi harus ada jaminan semacam ini," tukas Khudori. (Fik/Ndw)