RI Mau Jadi Negara Industri, Jokowi-JK Harus Bangun Pembangkit

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih akan dihantui masalah krisis listrik dalam periode lima tahun ke depan. Padahal, Indonesia membutuhkan kapasitas listrik yang cukup besar jika ingin menjadi negara industri.

Dari hasil rangkuman Liputan6.com, Jakarta, Selasa (21/10/2014), Koordinator Divisi Energi Lembaga Pengkajian Kebijakan Strategis, Nobel Aufan mengungkapkan, krisis listrik bakal terjadi akibat terus meningkatnya konsumsi listrik sekitar 7 persen hingga 8 persen per tahun.

Namun peningkatan konsumsi tersebut tidak dibarengi dengan penambahan pasokan listrik seperti pembangunan infrastruktur kelistrikan.

"Saat ini, di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Selatan sudah terjadi. Jika dibiarkan saja, akan menyebar sampai ke Jawa," kata Nobel belum lama ini.

Pemenuhan kebutuhan listrik, diakui mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) merupakan pekerjaan rumah pemerintah baru. Hal ini berkaitan dengan kenyamanan investor dan pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

 

CT berpesan Indonesia mampu menjadi negara maju dan berbasis industri bila disokong dengan pasokan listrik yang mencukupi. 

 

"Ini menjadi tugas kita bersama. Mana mungkin kita jadi negara maju kalau tidak jadi negara industri. Dan bagaimana mau menjadi negara industri kalau listriknya saja nggak cukup. Jangankan untuk industri, untuk konsumsi rumah tangga saja sulit. Ini berarti kita harus punya listrik yang cukup," paparnya. 

 

Untuk itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi Erwin Aksa menyatakan, Indonesia perlu membangun pembangkit listrik berkapasitas besar sehingga kebutuhan listrik lima tahun ke depan bisa terpenuhi. 

 

"Semua negara ingin investasi dan bisnis ke Indonesia untuk seluruh sektor apapun., karena Indonesia negara besar yang berpotensi maju dan punya peluang ekonomi menarik," ujar Direktur Utama Bosowa itu. 

 

Sementara menurut General Manager PLN Disjaya Haryanto WS, target program kelistrikan pemerintahan Jokowi-JK membangun 20 ribu Megawatt (Mw) harus diiringi dengan pembangunan pembangkit sekitar 6.000-7.000 MW.

 

"Bangun juga infrastruktur penunjang seperti transmisi, gardu distribusi dan jaringan tegangan menengah supaya listrik tersalurkan dengan baik. Serta membenahi kabel listrik yang sudah tua," pungkasnya. (Fik/Gdn)