Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dianggap salah sasaran ke subsidi lainnya agar tepat sasaran. Subsidi yang dinilai tepat sasaran sudah diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengungkapkan, penghematan biaya akibat kenaikan harga BBM subsidi tersebut akan diprioritaskan untuk pembuatan tiga kartu program yang selama ini digadang-gadang oleh Joko Widodo yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.
"Kami tahu subsidi itu tidak tepat sasaran, jadi‎ nanti akan diarahkan ke yang lebih tepat dengan model perlindungan sosial melalui Kartu Sehat, Kartu Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera," kata Sifyan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Sofyan mengaku saat ini pemerintah tengah mengkaji mengenai koreksi kebijakan dalam rangka mengendalikan neraca keuangan negara melalui penghematan subsidi tersebut.
Untuk itu, Sofyan mengaku pemerintah mentargetkan koreksi kebijakan tersebut akan selesai sebelum penghujung tahun 2014. Dengan demikian kenaikan harga BBM hampir dapat dipastikan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya telah menciptakan program jaminan sosial melalui kartu tersebut saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dalam implementasinya, Jokowi bisa dikatakan sukses untuk kemudian dia membawa program jaminan sosial tersebut ke dalam visi-misi saat mencalonkan diri sebagai Presiden RI ke-7.
Jokowi juga memastikan program jaminan sosial ini akan berbeda dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Untuk menambah dana wewujudkan program tersebut, pemerintah diperkirakan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014 dengan besaran Rp 3000 per liter.
‎Adapun dengan peningkatan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3000 per liter, pemerintah akan mendapatkan penghematan subsidi sekitar US$3 miliar. (Yas/Gdn)
BBM Naik, Pemerintah Prioritaskan Kartu Sakti
pemerintah tengah mengkaji mengenai koreksi kebijakan dalam rangka mengendalikan neraca keuangan negara melalui penghematan subsidi.
diperbarui 30 Okt 2014, 18:04 WIBDiterbitkan 30 Okt 2014, 18:04 WIB
Capres Jokowi menunjukkan Kartu Indonesia Sehat saat acara Debat Capres 2014 di Jakarta, Minggu (15/614) (Liputan6.com/Johan Tallo)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Polisi Dilarang Bawa Senjata Api Saat Jaga TPS di Pilkada Serentak 2024
Siswa SMKN 4 Semarang Tewas Akibat Luka Tembak
Kapolda Metro Jaya Beberkan Jumlah TPS Rawan pada Pilkada 2024 di Wilayahnya
Nagita Slavina Boyong UMKM Sajikan Kuliner Internasional dari Poffertjes sampai Cokelat Dubai di Jajarans Festival
Apa Bahan Pembuatan Triangle: Panduan Lengkap Alat Musik Ritmis
Ada Rumor Pindah ke Fenerbache, Cristiano Ronaldo Isyaratkan Setia di Al Nassr
Profil Singkat Paslon Pilgub Maluku 2024, Berikut Partai Pengusungnya
Ilmuwan Klaim Temukan Retakan di Alam Semesta
Dampak Buruk Polusi Udara, Kenali Gejala Bronkitis pada Anak
5 Golongan Manusia yang Rajin Puasa tapi Masuk Neraka, Apa Penyebabnya?
Timses Ridwan Kamil-Suswono Gelar Doa Bersama di Masa Tenang Pilkada Jakarta 2024
Simak, Profil Cagub dan Cawagub Pilkada 2024 Sulawesi Tenggara