Marwan Jafar: KIS dan KIP Bukan Kompensasi Kenaikan BBM Subsidi

Sudah saatnya pemerintah memangkas subsidi BBM dan mengalihkan ke program-program lain yang bisa bermanfaat bagi masyarakat.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 03 Nov 2014, 16:40 WIB
Diterbitkan 03 Nov 2014, 16:40 WIB
Tjahjo Kumolo
Mentri Dalam Negri Tjahjo Kumolo meninjau Ke lokasi pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada warga, di Kantor POS, Fatmawati, Jakarta, Senin (3/11). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan, pembagian jutaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bukanlah merupakan kompensasi jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Menurut Marwan, KIS,KIP dan KKS merupakan program yang nantinya akan menjadi pengalihan subsidi. Selama ini, subsidi energi dinilai kurang tepat sasaran karena menyasar ke masyarakat mampu. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoba untuk mengalinkan subsidi yang tidak tepat sasaran ke program yang dinilai tepat sasaran.

"Ini program duluan yang bisa diluncurkan, bukan kompensasi, tapi pengalihan," tutur Marwan, di Jakarta, Senin (3/11/2014).

Marwan juga mengatakan, sudah saatnya pemerintah memangkas subsidi BBM dan mengalihkan ke program-program lain yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. "Jika nanti ada kenaikan BBM, memang sudah tidak bisa dibendung," ucapnya.

Menurut Marwan, pembagian kartu sakti ini merupakan pemenuhan janji yang dilakukan oleh Jokowi-JK. Hal ini patut diapresiasi dan pantas disambut gembira oleh masyarakat yang belum beruntung.

"Ini program baru, baru tahun ini. Bisa digunakan di seluruh rumah sakit," terang politisi PKB ini.

Untuk diketahui,  Presiden Jokowi hari ini meluncurkan program KIS. KIP dan KKS di Kantor Pos Jakarta Pusat yang berada di Pasar Baru, Jakarta. Selain Kantor Pos Jakarta Pusat, ketiga kartu ini akan dibagikan di Kantor Pos Jakarta Selatan, Kantor Pos Mampang, Kantor Pos Jakarta Timur dan Kantor Pos Jakarta Utara.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, program tersebut akan ditujukan untuk 1,289 juta masyarakat miskin dalam bertahap. Dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun, menggunakan anggaran Bantuan Sosial Kementerian Sosial. (Silvanus Alvin/Gdn)

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya