Cilamaya Tak Kunjung Dibangun, Kemenperin Lapor ke Rapat Kabinet

Dilema Cilamaya, Rugi Rp 100 Triliun atau Untung Rp 700 Triliun? — Pertamina telah menyampaikan dua konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah apabila tetap bersikeras membangun pelabuhan.

Liputan6.com, Jakarta - Untuk mempercepat realisasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat, Kementerian Perindustrian akan membawa rencana tersebut ke dalam rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga ke dalam Rapat Kabinet.

"Leading Kementerian Perhubungan. jadi kami bicarakan dalam rapat koordinasi di Menko atau rapat kabinet," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin saat berkunjung ke Pabrik PT Epson di Cikarang, Selasa (4/11/2014).

Pemerintah berencana membangun pelabuhan logistik kedua di Cilamaya untuk meringankan beban Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Namun hal tersebut tak kunjung terealisasikan karena beberapa pihak tak merestui pembangunan tersebut. Dia menekankan perlunya koordinasi supaya proyek tersebut segera terlaksana.

"Kami koordinasi Kementerian Perhubungan dan juga waktu itu kami belum persis keberatan dari Pertamina. Perlu dicari akar permasalahannya sehingga rencana pembangunan tersebut dapat dilaksanakan," tandas dia.

Sebelumya, Communation and Relations Manager PT Pertamina Hulu Energi Offshore West Java (PHE ONWJ) mengatakan jika pelabuhan tersebut tetap dibangun maka akan mengganggu kegiatan operasi anak usaha PT Pertamina (Persero) ini.

Dia mengatakan alur pelayaran akan melintasi area PHE ONWJ dianggap membahayakan karena merupakan alur pipa untuk minyak gas dan fasilitas anjungan lepas pantai (offshore). (Amd/Gdn)