Masuk Kawasan Ring I, Gedung Kementerian BUMN Tak Dijual

Menteri BUMN, Rini Soemarno menegaskan, pihaknya hanya ingin menyewakan gedung kementerian BUMN untuk efisiensi.

oleh Septian Deny diperbarui 31 Des 2014, 21:23 WIB
Diterbitkan 31 Des 2014, 21:23 WIB
Kementerian BUMN
(Foto: Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kembali angkat bicara mengenai wacana penjualan gedung Kementerian BUMN. Namun kali dia memastikan gedung tersebut tidak akan dijual.

Dia mengatakan, sebenarnya tidak ada niat dirinya untuk menjual gedung Kementerian BUMN, lantaran lokasi gedung tersebut yang terletak di kawasan ring 1 dan berdekatan dengan Istana Negara sehingga tidak dapat sembarangan diperjualbelikan.

"Ring 1 ini tidak bisa kemana-mana, hanya bisa dimiliki pemerintah, karena diberikan ke Pemda DKI. Jadi Ring 1 itu hanya untuk lembaga kenegaraan," ujar Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2014).

Rini menyatakan, niatnya hanya ingin menyewakan gedung kementerian tersebut kepada instansi atau perusahaan lain. Karena selama ini Kementerian BUMN hanya menggunakan 5-7 lantai saja, sedangkan gedung tersebut memiliki 22 lantai.

"Tujuannya untuk efisiensi. Gedung ini kan 22 lantai, BUMN hanya butuh 5-7 lantai. Sistemnya masih sistem lama. Kalau AC dinyalakan, di semua lantai nyala. Padahal kita kekurangan listrik," lanjut dia.

Menurut Rini, sudah ada beberapa instansi yang berniat untuk memanfaatkan ruangan di Gedung Kementerian BUMN yang tidak terpakai, salah satunya yaitu SKK Migas.

"SKK Migas ada rencana pindah ke sini. SKK Migas sekarang kan di Gedung Mulia, sewanya sudah habis. Jadi kenapa tidak ke sini. Jadi uang sewanya bisa digunakan untuk renovasi gedung," kata Rini.

Sementara itu, untuk penataan sistem kelistrikan dan lain-lain di dalam gedung tersebut, Rini mengaku akan berbicara dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro agar dapat diperbaiki.

"Saya bicara dengan Menteri Keuangan, sehingga lantai per lantai punya kontrol listrik sendiri. Kita tekankan BUMN harus efisien. Masa kementeriannya sendiri tidak efisien," tandas dia. (Dny/Ahm)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya