Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Pemancangan Tiang Program 1 Juta Rumah Molor

Dibutuhkan lahan yang sangat besar untuk merealisasikan pembangunan 1 juta rumah ini.

oleh Septian Deny diperbarui 26 Feb 2015, 18:38 WIB

Diterbitkan 26 Feb 2015, 18:38 WIB

Real Estate Indonesia (REI) memperkirakan, tingginya suku bunga dan adanya kebijakan loan to value (LTV) membuat pertumbuhan properti melambat.Terlihat pembangunan gedung di kawasan Waduk Pluit, Jakarta, Rabu (11/2/2015)(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Proses pemasangan tiang pancang (groundbreaking) program 1 juta rumah yang menjadi visi misi pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dipastikan molor.

Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin menyatakan grandlaunching program tersebut yang semula dijadwakan berlangsung pada Maret 2015 mundur menjadi April 2015.

"Rencananya April 2015. Detilnya belum bisa saya sampaikan karena masih proses," ujarnya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Menurutnya, mundurnya jadwal ini digunakan mempersiapkan lahan. Pasalnya, dibutuhkan lahan yang sangat besar untuk merealisasikan pembangunan 1 juta rumah ini.

"Itu sekaligus akan kita cek lahannya. Kesiapan daerah juga harus dilihat. Kita kan mesti cek betul apa benar lahannya sudah siap," lanjut dia.

Untuk mengetahui seberapa jauh persiapan yang telah dilaksanakan, Kementerian PUPR dan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah (Pemda), rencananya akan kembali menggelar rapat pada esok hari.

"Nanti hari Jumat kita ada rapat soal kesiapan lahan. Jumat lalu sudah rapat dengan daerah. Jumat ini rapat lagi dengan gubernur dan bupati," katanya.

Syarif menjelaskan, nantinya Kementerian PUPR hanya memiliki porsi 10 persen dari 1 juta rumah yang akan dibangun. Atau dengan kata lain, kementerian ini hanya akan membangun 100 ribu rumah dari 1 juta rumah yang menjadi program pemerintah.

Untuk pembangunan 100 ribu rumah tersebut, akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan sisanya berasal dari pihak lain seperti swasta atau pinjaman asing.

"PUPR hanya 10 persen. Itu dananya Rp 7 triliun dari APBN murni. (Pinjaman asing) Iya, sementara sedang berproses," ungkapnya.

Rencananya, proses groundbreaking program ini akan dilaksanakan secara serentak dan grand launchingnya akan dilakukan di Jakarta. "Kita enggak pakai istilah duluan. Nanti secara bersama-sama dilakukan dan ini tempatnya di Jakarta saja (seremoninya)," tandas dia. (Dny/Nrm)