Modal Demokrasi Tak Cukup Bikin Ekonomi Indonesia Maju

Apakah demokrasi yang diterapkan di Tanah Air dapat membuat perekonomian Indonesia lebih maju?

oleh Siska Amelie F Deil diperbarui 20 Apr 2015, 12:04 WIB
Diterbitkan 20 Apr 2015, 12:04 WIB
Ilustrasi World Economic Forum (Foto: Reuters)
Ilustrasi World Economic Forum (Foto: Reuters)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Tapi apakah demokrasi yang diterapkan di Tanah Air dapat membuat perekonomian Indonesia lebih maju? Dean and Professor in the Practice of Public Policy of the Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore, Kishore Mahbubani menegaskan, bukan hanya demokrasi yang dapat mendorong Indonesia menjadi lebih maju khususnya di bidang perekonomian.

"Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya Anda dapat berkaca pada dua negara berkembang lain dengan sistem demokrasi terbesar yaitu India dan Brasil. Ada pelajaran besar dan kuat di dalamnya," tutur Mahbubani saat menjadi pembicara di salah satu sesi dalam acara World Economic Forum on East Asia 2015 di Jakarta, Senin (20/4/2015).

Dia menerangkan, di India pemerintah bergerak sangat cekatan dalam mensosialisasikan penggunaan rupee di dalam negeri yang berdampak positif bagi perekonomiannya. Sementara di Brasil, dia menuturkan adanya pasar domestik yang sangat besar yang berkontribusi cukup positif pada bidang perekonomian.

"Indonesia juga dapat tumbuh jauh lebih kuat di Asia, tapi dibutuhkan investasi besar di berbagai sektor untuk meraihnya," ujar Mahbubani.

Artinya, demokrasi saja tidak cukup untuk membuat sebuah negara melangkah lebih maju dalam beberapa tahun ke depan. Namun jika Indonesia dapat memanfaatkan potensinya dengan baik, pertumbuhan penduduk kelas menengah dapat meningkat pesat dalam 15 tahun ke depan terlebib dengan pasar yang luas di negeri sendiri.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menegaskan bahwa Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) on East Asia 2015 yang berlangsung selama 3 hari di Jakarta bukan sebagai forum untuk membicarakan masalah investasi di Indonesia.

Menurut Rachmat, forum yang menghadirkan para pemimpin perusahaan dari seluruh dunia ini akan dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada para undangan tersebut terkait visi dan misi pemerintahan saat ini.

"Ini kan bukan forum investasi, tapi pertemuan para pelaku industri. Kami akan jelaskan posisi pemerintah Indonesia sekarang melalui Nawacita menjadi visi misi presiden," ujarnya.

Rachmat mengungkapkan, forum ini menjadi media yang tepat bagi pemerintah untuk mempromosikan Indonesia. Dengan demikian dampak terhadap investasi akan terasa dalam jangka panjang.

"Karena di sini ada 600 peserta dari 1.000 undangan yang disebarkan. Ada banyak top pemimpin perusahaan besar. Di sini kami menjelaskan pemikiran dari pemerintah Indonesia, ke depan bagaimana trade policy kami," lanjutnya. (Sis/Gdn)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya