Pemerintah Tak Akan Potong Anggaran Belanja

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemotongan anggaran belanja untuk menjaga defisit anggaran di bawah 2,2 persen, seperti tahun lalu.

"Kami tidak akan melakukan pemotongan belanja di awal," ujarnya di Hotel Ritz Carlton SCBD, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Meski tidak akan memotong anggaran belanja, Bambang juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan menambah utang negara untuk menjaga tingkat defisit tersebut.

"Tidak juga menambah utang. Artinya nambah utang pasti tapi tidak ke market, dari multilateral dan bilateral.  belanja itu natural 90 persen hingga 95 persen, tidak mungkin 100 persen," lanjutnya.

Menurut dia yang penting dilakukan pihaknya saat ini yaitu menjaga batas defisit anggaran tersebut agar tidak melebar dari tahun lalu. "Yang penting budget defisit harus dijaga aman. Kalau ada pelebaran defisit, itu kami jaga paling tidak sama dengan tahun lalu 2,2 persen," tandasnya.

Pernyataan Bambang ini senada dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil. "Seperti pinjaman government to government, pinjaman ODA, utang buat proyek PT PLN," ucap dia.

Kata Sofyan, pemerintah akan memacu pengeluaran pemerintah seperti membangun infrastruktur dan sektor produktif lain. Sehingga pemerintah enggan memotong anggaran belanja walaupun pendapatan negara kurang.

"Kalau menghemat belanja akan mengacaukan semuanya meskipun faktanya penyerapan belanja tidak sampai 100 persen. Kalau shortfall 10 persen, realisasi minus 10 persen, tanpa ngerem belanja pun sudah oke," terang dia. 

Sekadar informasi, belanja negara dalam APBN Perubahan 2015 disepakati sebesar Rp 1.984,1 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.319 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 664,6 triliun.

Sementara realisasinya pada kuartal I 2015, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran konsumsi pemerintah hanya tumbuh 2,21 persen atau melambat dibanding tahun lalu 6,12 persen. Karena penyerapan anggaran agak terlambat untuk belanja barang dan belanja modal. (Dny/Gdn)