Batan Klaim Mayoritas Masyarakat RI Restui Pembangunan PLTN

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN) Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) menyatakan bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia setuju dengan adanya proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Kepala PKSEN Batan, Yarianto mengatakan, meskipun tingkat persetujuan masyarakat Indonesia terhadap teknologi nuklir sempat mengalami penurunan setelah adanya kebocoran reaktor di Fukusima, Jepang, namun jika dilihat secara jangka panjang tren yang terlihat adalah adanya peningkatan jumlah masyarakat yang setuju dengan teknologi tersebut.

"Dalam jajak pendapat soal PLTN yang dilakukan pada 2010, cukup baik hasilnya 60 persen. Tapi pada 2011 karena ada kecelakaan Fukusima, Jepang, hasilnya menurun," ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2015). Di tahun berikutnya, angka kepercayaan masyarakat terhadap teknologi nuklir kembali meningkat menjadi 72 persen.

Selain mengklaim sebagian besar masyarakat di Indonesia setuju dengan adanya PLTN, Batan juga mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayah yang memiliki potensi untuk dibangun PLTN seperti di Bangka Belitung (Babel) menerima pembangunan proyek pembangkit tersebut. "Di Babel sendiri 57 persen menerima pembanguan PLTN. Ini jajak pendapat dilakukan lembaga survei yang independen. Jadi mayoritas masyarakat setuju," tandasnya.

Selain melakukan jajak pendapat, dari dalam Batan sendiri juga terus melakukan pengembangan teknologi untuk menjamin keamanan teknologi nuklir. Setiap tahun Batan melakukan simulasi untuk menjaga kesiapan kecelakaan reaktor nuklir.

Untuk meminimalisir keparahan kecelakaan reaktor nuklir, Batan melihat bahwa perlu kesiapan dari berbagai pihak. Contohnya, ketika reaktor Fukushima Jepang mengalami kebocoran, tidak ada korban yang jatuh. Hal tersebut dikarenakan adanya kesiapan dari operator reaktor tersebut menghadapi peristiwa berbagai kecelakaan.

Namun sayangnya, pemerintah sendiri belum ada rencana untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan reaktor nuklir tak akan dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu lima tahun mendatang.

"Akibat kejadian di Fukushima. Jepang, pembangunan nuklir di Indonesia masih banyak perdebatan. Kan kami baru tahap awal desain oleh BPPT atau Batan dengan reaktor skala kecil yang dibiayai dari APBN," terang Sofyan.

Pembangunan reaktor nuklir di Indonesia masih jauh dari kata sepakat. Sofyan memastikan, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak memprioritaskan pembangunan reaktor nuklir dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Bangun reaktor nuklir masih jauh, selama lima tahun ini tidak ada program pembangunannya. Sebab setelah kejadian Fukushima itu kami harus hati-hati, termasuk perlu mencari tempat aman dan pas untuk pembangunan nuklir," tegasnya. (Dny/Gdn)