Iran Serang Israel dengan Ratusan Rudal, Perang Besar di Depan Mata?

Menteri PPN: Tunjangan Bappeda DKI Lebih Tinggi dari Eselon I

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar [lelang jabatan ](2249699 "")lima eselon I.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 11 Jun 2015, 14:53 WIB

Diterbitkan 11 Jun 2015, 14:53 WIB

Andrinof Chaniago (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar lelang jabatan lima eselon I karena kekosongan dan perubahan nomenklatur. Kementerian yang ini bahkan agresif mengundang seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendaftar diri.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengungkapkan, pelaksanaan seleksi terbuka ini merujuk Surat Keputusan (SK) Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya melalui Seleksi Terbuka 2015.

Lima posisi yang dibuka, yakni Deputi Bidang Pengembangan Regional, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Staf Ahli Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur serta Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

"Saat rapat kerja nasional dengan Bappeda seluruh Indonesia, saya mengundang Kepala Bappeda Provinsi untuk ikut melamar," jelas dia di kantornya, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Namun Andrinof pesimistis mampu mengajak Kepala Bappeda DKI Jakarta untuk ikut bergabung mengikuti seleksi terbuka pimpinan madya ini karena alasan besaran tunjangan yang cukup jauh.

"Saya guyon dengan Kepala Bappeda DKI Jakarta, dia pasti tidak akan tertarik mengikuti seleksi karena tunjangan di DKI lebih tinggi dibanding di Bappenas (pusat). Jadi biarpun pangkat naik tapi penghasilan turun," kata Andrinof bercerita.

Saat dikonfirmasi mengenai perbedaan tunjangan pimpinan Bappeda DKI Jakarta dan Eselon I Bappenas, Andrinof malu-malu mengungkapkannya. "Coba tanyakan saja sama Bappeda DKI. Saya tahu, makanya saya yakin Kepala Bappeda tidak mau ikut (seleksi)," ujarnya.

Andrinof berharap, seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi madya di Kementerian PPN mampu menjaring PNS terbaik yang potensial dari berbagai instansi pemerintahan, baik pusat maupun di daerah melalui mekanisme seleksi yang akuntabel, transparan dan fair. (Fik/Nrm)