Kualitas Raskin Rendah, Warga Jakarta Bakal Serbu Kantor Bulog

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan warga DKI Jakarta bakal menyerbu kantor pusat Perum Bulog yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Kamis (6/8/2015). Datangnya warga DKI Jakarta ke kantor Bulog tersebut untuk menuntut peningkatan kualitas beras miskin (raskin) yang selama ini sudah didistribusikan.

Koordinator aksi, Ikhwan mengungkapkan diharapkan dengan adanya tindak protes dari berbagai kalangan masyarakat miskin untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ini, ke depan Bulog dapat meningkatkan kualitas raskinnya.

"Iya benar, ratusan orang, itu terdiri dari gabungan ‎para kaum miskin kota di Jakarta‎," kata Ikhwan saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (6/8/2015).

Setelah melakukan orasi di kantor Bulog dan diharapkan dapat bermediasi dengan jajaran Direksi Perum Bulog, Ikhwan mengaku bahwa warga DKI Jakarta juga akan mengunjungi Kantor Kementerian BUMN untuk meminta Menteri BUMN Rini Soemarno memperingatkan Perum Bulog.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, beras miskin (raskin) yang diterima warga kurang mampu harus sesuai standar kualitas yang ditentukan. Raskin yang didistribusikan tidak boleh busuk, berkerikil, berwarna kuning, dan mengandung plastik yang berbahaya.

"Kesepakatan Kemensos dengan Perum Bulog kalau ada raskin di bawah standar kualitas yang ditentukan, maka kembalikan kepada gudang yang mengeluarkan," ujar Khofifah.

Khofifah menambahkan, pada dasarnya Bulog akan memusnahkan beras yang tak layak konsumsi. Pemerintah kabupaten/kota setempat harus memastikan kondisi beras yang akan didistribusikan layak konsumsi saat mengirim Surat Perintah Alokasi (SPA).

"Saat pemkab/kota mengirim SPA, mereka bisa tanya mana yang untuk masyarakat saya, mereka bisa cek. Jadi yang punya tugas untuk melihat kondisi kualitas beras yang mau dibagi adalah pemerintah setempat," tandas dia.

Politisi PKB ini menjelaskan, pemerintah pusat telah menempatkan tim koordinasi (tikor) raskin di masing-masing kabupaten/kota. Mereka bertugas mengoordinir pendistribusian raskin di daerah-daerah agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Jika beras yang sudah didistribusikan ke tangan penerima kemudian kondisinya tidak layak konsumsi, masyarakat berhak melaporkannya ke tikor raskin. ‎(Yas/Gdn)