Dana PSKS Tak Diamankan Polisi, Ini Alasan PT Pos

Liputan6.com, Jakarta - PT Pos Indonesia mengakui tidak menggunakan jasa pengamanan dari pihak kepolisian saat membawa dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) saat terjadi musibah Trigana Air pada 16 Agustus lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia Poernomo mengatakan bahwa pihaknya memang tidak meminta pengawalan dari pihak kepolisian saat membawa uang senilai Rp 6.574.800.000 tersebut agar tidak terlalu mencolok perhatian.

"Malah mencolok itu sebetulnya. Dan Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah. Kalau melalui jalur darat kita tetap bawa polisi," ujarnya di Gedung Pos, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Dia menjelaskan, selama ini PT Pos memang mendapatkan tugas dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan dana PSKS ke seluruh Indonesia. Selama menjalankan tugas tersebut, PT Pos tidak pernah mengalami masalah soal keamanan.

"Selama ini kami diberikan tugas oleh Kemensos untuk salurkan dana PSKS ke rumah tangga sasaran, dari Sabang sampai Marauke, juga untuk daerah perintis, yang hanya bisa dicapai dengan pesawat. Dan selama ini berjalan lancar karena kami sudah berpengalaman setiap ada penyaluran selalui melalui PT Pos," kata dia

Menurut Poernomo, dalam menjalankan tugas penyaluran dana bantuan ini memang tidak mudah. Pasalnya, banyak daerah yang tidak memiliki infrastruktur jalan yang baik dan fasiliatas perbankan yang memadai sehingga para pegawai PT Pos tak jarang harus menempuh jarak yang jauh untuk menyalurkan dana PSKS.

"Daerah tertentu daerah nggak ada akses perbankan kami akan membawa tunai. Di Bintang ini nggak ada, jadi kami membawa tunai. Dan kami menyerahkannya secara tunai. Kalau di daerah jawa dan lain yang ada akses perbankan dulu. Baru disalurkan secara tunai. Pada tanggal 16 Agustus itu musibah di luar kemampuan kita," tandasnya. (Dny/Ndw)