Bank Pembangunan Asia Beri Utang Rp 30 Triliun ke RI

Liputan6.com, Jakarta - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mengalokasikan pinjaman senilai US$ 2,2 miliar atau setara Rp 30,8 triliun untuk mendukung pendanaan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun depan. Porsi utang terbesar digelontorkan untuk proyek di sektor energi dan transportasi.

Wakil Presiden ADB, Bambang Susantono mengatakan pihaknya menyuntikkan pinjaman untuk mendanai proyek-proyek pembangunan infrastruktur senilai US$ 1,4 miliar tahun ini kepada Indonesia.

"Kita sudah punya pagu pinjaman US$ 2,2 miliar untuk tahun depan. Tapi tergantung program pemerintah. Jadi kita selalu melihat apa yang bisa dibantu ADB untuk Indonesia ke depan," ujar dia saat berbincang di kantornya, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Bambang menuturkan, sektor-sektor yang dikerjasamakan dan dibiayai ADB di Indonesia, antara lain, sektor energi, reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang keuangan, sektor pendidikan, dan persiapan-persiapan proyek khususnya proyek infrastruktur.

"Senilai US$ 2,2 miliar ini terbesar dialokasikan untuk sektor energi dan transportasi. Tapi kita lihat sektor pembangunan infrastruktur lain yang sifatnya sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Misalnya membangun rumah sakit, klinik kesehatan, sekolah yang dimungkinkan dapat bantuan ADB," terang dia.

Bambang ‎mengatakan, ADB menggunakan dua pendekatan untuk membangun proyek infrastruktur, yakni pertama, proyek yang dikerjakan pemerintah. ADB, lanjutnya memberi bantuan teknis kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempersiapkan detil desain proyek infrastruktur sehingga ada akselerasi dan percepatan pembangunan.

"Kedua, pendekatan proyek yang akan dibiayai swasta dengan skema Public Privat Partnership (PPP). Kami kerjasama dengan PT SMI untuk mempersiapkan infrastruktur skema PPP," jelas Bambang.

Sementara tiga jenis bantuan ADB untuk Indonesia, kata Bambang, adalah project landing, program based landing dan result based landing.

"Kita membiayai pembangunan infrastruktur yang sudah diselesaikan pemerintah. Misalnya ada infrastruktur yang sudah terbangun, dengan kualitas tertentu dan standar ADB dan internasional, kita reimburse atau ganti uangnya pemerintah," tegas dia. (Fik/Ahm)