Penyerapan Anggaran Kementerian BUMN Minim, Primus Yustisio Geram

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Primus Yustisio mengaku jengkel atas minimnya serapan anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lantaran penyerapan anggaran hanya 33,7 persen hingga Agustus 2015 dari pagu anggaran Rp 148,07 miliar atau sebesar Rp 49,83 miliar. Melihat kondisi demikian, Primus menilai ada yang salah dengan kementerian tersebut.

"Serapan anggaran 33,7 persen sampai Agustus dibanding tahun lalu itu sampai 78 persen, artinya ada yang salah dengan BUMN, tapi saya tidak boleh keras-keras sekarang," kata dia, di Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Sejalan dengan itu, dia mengatakan kinerja perusahaan BUMN belum terlalu menggembirakan. Padahal, banyak perusahaan BUMN menerima suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Dari 119 BUMN yang ada sebagian besar BUMN duafa yang bisa meminta-minta. Kalau dibandingkan dengan periode yang lalu, PMN tidak dengan mudah, prosesnya panjang, dan sekarang APBN-P 2015 itu luar biasa besar. Walaupun banyak yang belum dicairkan," tutur Primus.

Dia pun menambahkan, sebaiknya perusahaan yang telah menerima PMN dievaluasi dan tidak disuntik modal lagi. "Saya berharap biarlah yang dicairkan dilihat dulu hasilnya jangan yang mendapat dia minta lagi. Kita belum lihat dan uji, menjalankan perusahaan dengan baik atau tidak," tegas Primus.

Akan tetapi di sisi lain, Primus mengakui tak optimalnya kinerja BUMN karena melihat anggaran yang minim. "Saya lihat, dengan kacamata berbeda kalau perusahaan BUMN merugi, ini kontribusi Kementerian BUMN. Tapi saya harus fair mungkin anggaran tidak cukup untuk membina begitu banyaknya," ujar dia. (Amd/Ahm)