Tanggapan Wapres JK Soal Rizal Ramli Ubah Target Proyek Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menurunkan target proyek pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW) menjadi 16 MW selama lima tahun ke depan‎. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun kaget mendengar hal tersebut.

"Siapa yang keluarkan (putusan menurunkan target proyek pembangkit listrik)? Oh Rizal. Itu putusan Presiden," kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Menurut JK, langkah yang dilakukan Rizal Ramli melangkahi Presiden Jokowi. Bahkan, ia menuturkan hal tersebut di luar wewenangnya.

"Iya dong (melangkahi Presiden). Kalau putusan Presiden siapa yang bisa mengubahnya," tegas dia.

JK menyampaikan selama rapat yang dilakukan sejauh ini, semua pihak menyatakan siap dan mampu menyukseskan proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Rizal pesimistis proyek pembangkit listrik 35 ribu MW tidak akan terwujud sampai 2019. Megaproyek ini diperkirakan memakan waktu 10 tahun.

"Setelah dibahas kapasitas listrik 35 ribu MW tidak akan dicapai dalam 5 tahun. Tapi 10 tahun bisa," ujar Rizal.

Dia beralasan, jika mega proyek pembangkit listrik 35 ribu Mw direalisasikan dalam waktu 5 tahun, maka PLN akan mengalami kelebihan kapasitas (idle) 21.331 Mw dengan beban puncak mencapai 74 ribu Mw di 2019. Rizal pun menambahkan, PLN juga akan mengalami gangguan keuangan, karena harus membeli listrik dari pihak swasta dengan nilai 72 persen baik dipakai maupun tidak.

"Jadi setelah dievaluasi betul-betul, maka yang harus selesai dalam 5 tahun sebesar 16 ribu Mw. Itupun PLN sudah melakukan pekerjaan besar," ujar dia.

Sisanya 19 ribu Mw, kata Rizal, dapat dilanjutkan pembangunannya dalam kurun waktu 5 tahun berikutnya. Sehingga dia mengubah nama proyek listrik 35 ribu Mw menjadi PPD Listrik.

"Jadi kita memang harus realistis bahwa 5 tahun ini cuma bisa bangun 16 ribu Mw. Jadi kami lebih senang menyebut proyek ini PPD Listrik. Tapi kita juga tidak bisa langsung memaksa PLN pindah ke pembangkit bersumber dari energi terbarukan karena harganya mahal. Kalau dadakan, PLN bisa mengalami masalah," terang dia.

Bertentangan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui proyek pembangunan proyek pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW) adalah proyek ambisius dari pemerintah. Namun menurut Jokowi, bukan berarti proyek tersebut tidak realistis. Mengingat kebutuhan listrik di Indonesia sangat besar, maka Jokowi meminta agar proyek tersebut telah berjalan sesuai target.

"Banyak yang menyampaikan bahwa proyek 35 ribu MW itu sebuah target yang ambisius. Tapi memang itu kebutuhannya seperti itu. Oleh sebab itu angka 35 ribu MW kalau ada masalah di lapangan, itu yang dicarikan solusi sehingga investasi investor betul-betul bisa melaksanakan investasinya," ujar Jokowi.

Terkait mengenai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyebut proyek tersebut tidak mungkin dapat dicapai dalam waktu lima tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, Presiden Jokowi justru mengatakan proyek yang akan menghabiskan dana hingga ratusan triliun rupiah itu sebagai tantangan bagi para menterinya.

Ia meminta agar Rizal Ramli dan para menteri terkait mencari solusi agar proyek tersebut dapat dicapai sesuai target. "Itu tugasnya Menteri, Menko, untuk mencarikan solusi, mencari jalan keluar, setiap masalah yang dihadapi oleh investasi investor," kata Jokowi. (Silvanus A/Ahm)