Tren Investasi Infrastruktur Meningkat di RI

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berupaya meningkatkan investasi dengan melakukan tiga langkah strategis dalam upaya percepatan infrastruktur.

Tiga langkah strategis yang dilakukan antara lain deregulasi peraturan investasi seperti penyederhanaan proses perizinan bidang ketenagalistrikan dari 52 jenis izin menjadi 25 jenis izin dan dari 923 hari menjadi 256 hari; fasilitasi debottlenecking investor yaitu dengan membantu investor mengatasi kendala yang dihadapi atau memfasilitasi investor dengan stakeholder infrastruktur lainnya; pemasaran proyek infrastruktur.

"Infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah. BKPM selalu berupaya untuk menarik investasi sebesar-besarnya. Namun, investasi butuh infrastruktur, dan infrastruktur juga butuh investasi. BKPM membantu stakeholder agar bisa segera mempercepat realisasi investasinya," jelas Deputi Perencanaan Penanaman Modal Tampa Hutapea dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2015).

Daya saing bangsa dalam menarik investasi ditentukan oleh banyak faktor yang salah satu diantaranya merupakan ketersediaan infrastruktur. Lanjut Tampa, tren realisasi sektor infrastruktur meningkat. Sepanjang semester I 2015, BKPM mencatat total nilai realisasi investasi infrastruktur sebesar Rp 72,2 triliun. Nilai ini sudah mencapai 63 persen realisasi tahun 2014 atau 94 persen realisasi tahun 2013.

BKPM juga mencatat pertumbuhan nilai rencana investasi yang signifikan di sektor ini. Selama semester I 2015, BKPM menerbitkan Izin Prinsip investasi senilai Rp 314 triliun, atau meningkat lebih dari lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  

Kepala BKPM Franky Sibarani menuturkan, realisasi proyek infrastruktur meningkatkan rasa optimistis akan kenaikan daya saing investasi Indonesia ke depannya. Karena itu, infrastruktur dan logistik merupakan satu dari lima tantangan utama dalam berbisnis di Indonesia, menurut survei World Economic Forum 2014.

Infrastruktur juga memperkuat fondasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan rencana infrastruktur lima tahun Presiden Jokowi, pemerintah mematok target membangun 24 pelabuhan laut 15 bandar udara, ruas jalan tol sepanjang 1.000 kilometer, 2.650 kilometer jalan antar provinsi, 49 bendungan, pembangkit listrik 35.000 megawatt serta mengembangkan transportasi massal di tiga kota besar.

"Selain itu, pemerintah juga berencana membangun Kawasan Ekonomi Khusus, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua," tambah Franky. (Yas/Ahm)