Liputan6.com, Jakarta - Banggar DPR RI akhirnya memutuskan kelanjutan pembahasan tingkat I Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016Â ke tingkat II Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi UU. Sidang Paripurna pengesahan ini rencananya berlangsung Jumat (30/10/2015).
"DPR sepakat atau setuju dengan keputusan pembahasan RAPBN 2016 dan bisa dilanjutkan ke tingkat II (Paripurna)," kata Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit saat membacakan keputusan tingkat I di DPR, Jakarta, Jumat pagi.
Ia menegaskan, bahwa Banggar DPR akan menyampaikan seluruh pernyataan fraksi-fraksi DPR dalam pandangan mini akhir fraksi terkait RAPBN 2016, termasuk berbagai catatan untuk pemerintah dan penolakan RAPBN 2016Â oleh fraksi Gerindra.
"Kami berkewajiban menyampaikan pada Paripurna hari ini jam 9.00 WIB. Tidak ada satupun catatan yang akan ditinggal. Tapi tetap tingkat II yang akan mengambil keputusan apakah RAPBN diterima atau ditolak (menjadi UU APBN)," ucap Supit.
Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku, menerima dan menyepakati pembahasan RAPBN tingkat I untuk diteruskan ke tingkat II.
Dari hasil pembahasan disetujui indikator asumsi makro, penerimaan dan pembiayaan tahun depan, antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
2. Inflasi 4,7 persen
3. Tingkat bunga SPN rata-rata 5,5 persen
4. ICP US$ 50 per barel
5. Nilai tukar Rp 13.900 per dolar AS
6. Lifting minyak 830 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak per hari
8. Pengangguran 5,2-5,5 persen
9. Angka Kemiskinan 9,0-10,0 persen
10.Gini rasio 0,39
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1
12. Pendapatan negara dan hibah Rp 1.822,54 triliun
13. Belanja negara Rp 2.095,72 triliun
14. Defisit anggaran 2,15 persen dari Product Domestik Bruto (PDB) atau Rp 273,18 triliun.
(Fik/Gdn)
Sidang Paripurna Tentukan Nasib RAPBN 2016 Jokowi
Banggar DPR RI akhirnya memutuskan kelanjutan pembahasan tingkat I RUU APBN 2016 ke tingkat II Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi UU.
diperbarui 30 Okt 2015, 08:27 WIBDiterbitkan 30 Okt 2015, 08:27 WIB
Gubernur BI Agus Martowardojo, Menkumham Yasonna Laoly, Menkeu Bambang Brodjonegoro (ki-ka) saat mengikuti rapat kerja dengan Banggar DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, (29/10/2015). Rapat tersebut membahas RUU APBN TA 2016. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Hasil Piala Suhandinata 2024: Indonesia ke Final Usai Singkirkan Jepang Lewat Laga Ketat
Emak-Emak Medan Berbondong-bondong Hadiri Pameran Parenting, Ada Pemeriksaan USG Gratis
Zona merah di Synchronize Fest 2024: Kehadiran Mayit Hidup Mengintai Festival Musik
DPR Akan Kaji Dana Pensiun Seumur Hidup untuk Anggota
Indonesia Yakini Pengakuan Palestina Jadi Game Changer Konflik Timur Tengah
Saksikan Sinetron Luka Cinta Jumat 4 Oktober 2024 Pukul 21.30 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya
Hoaks Seputar Kopi, dari Mengandung Bahan Berbahaya sampai Jadi Obat
Tokoh Adat Dayak Sebut Agustiar Pemimpin Inovatif, Mampu Bawa Kalteng Lebih Baik
Ada Perayaan HUT TNI di Monas, Transjakarta Tak Operasikan 3 Layanan Ini
Geser Jeff Bezos, Mark Zuckerberg Jadi Orang Terkaya Kedua Dunia
Mengungkap Kepribadian Seseorang Penggemar Musik Rock
VIDEO: Pertikaian Tragis! Pria di Tangerang Selatan Nekat Bakar Diri