Menteri PPN: Proyek Kereta Cepat Kontroversial Tapi RI Butuh

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan Indonesia harus membangun kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung demi mengurai kemacetan meskipun dihujani kontra sampai kritikan pedas dari berbagai pihak. Pemerintah tak akan membiarkan proyek ini mangkrak sia-sia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil mengungkapkan, Indonesia perlu selangkah lebih maju untuk bergerak cepat membangun infrastruktur, termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Lantaran di luar teknis, sambung Sofyan, pembangunan kereta cepat sudah dapat dilaksanakan.

"Lihat kemacetan di mana-mana. Prinsipnya sekarang, kalau bisa dilakukan cepat, segera lakukan. Don't wait until tomorrow whatever you can do today, karena yang belum kelar teknis saja. Substansinya tidak ada masalah, jadi jangan dibikin susah," tegas Sofyan di Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Dia menuturkan, terlalu lama Republik ini berjalan lambat karena persoalan birokrasi yang berbelit-belit. Karena itu perlu perbaikan agar pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan mulus, salah satunya kereta cepat. Sofyan menilai, Negara ini sangat membutukan kereta cepat.

"Mana ada sih di Indonesia yang tidak kontroversi. Kontroversi itu pasti, tapi intinya kita membutuhkan kereta cepat. Yang penting manajemen risikonya sudah dihitung secara benar dan baik. Kita akan melihat hasilnya," jelas Mantan Menko Bidang Perekonomian itu.

Pemerintah, Sofyan menegaskan, tidak akan memberikan jaminan apapun kepada perusahaan konsorsium kereta cepat. Aturan itu sudah jelas tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres). Hanya saja, pemerintah akan mendorong kemudahan perizinan dan non perizinan untuk proyek senilai US$ 5,5 miliar itu.

"Jadi yang penting esensi investasinya murni swasta. Prinsip saya kalau bisa dipermudah dengan diberi (konsensi) 90 tahun, kenapa tidak. Yang penting tidak akan pernah bisa dibawa kereta kemanapun. Itu prinsipnya," ujar Sofyan.

Soal hak ekslusif pengelolaan jalur kereta cepat yang diberikan pemerintah kepada China, Sofyan membenarkannya. "Maksudnya jangan bikin kereta cepat di sampingnya lagi. Itu standar yang berlaku, harus diberikan ekslusif," tutur dia. (Fik/Ahm)