Kekuatan Ekonomi RI Mampu Tangkal Krisis

Liputan6.com, Jakarta Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menuturkan perekonomian Negara ini akan semakin membaik apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih cepat konsolidasi dalam setiap kebijakan sehingga tidak menimbulkan kekecewaan publik. Pasalnya, Indonesia sudah bergerak melakukan transformasi, reformasi baik dari sisi fiskal maupun struktural.

"Indonesia semakin jauh dari negara gagal, indeks membaik, didukung banyak orang baik, kompeten, dan menghembuskan visi Indonesia. Tapi memang jalannya lambat," ucap Faisal dalam Diskusi Market & Economic Outlook 2016 'Strategi Investasi di Tahun Monyet' di Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Faisal mengatakan, ada optimisme bahwa Indonesia tidak akan kembali dihantam badai krisis parah seperti 1998 karena memiliki kekuatan ekonomi dan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia.

"Demokrasi akan menjadi clearing house, melenceng sedikit sudah teriak. Jadi tidak sampai masuk jurang dan bisa selamat. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk pesimistis, karena ekonomi kita cukup baik," jelasnya.

Faisal menambahkan, Indonesia mempunyai daya tahan ekonomi sangat kuat. Buktinya, Negara ini masih mampu mengecap pertumbuhan positif, bersama India dan China pada krisis ekonomi di 1998 ketika negara lain di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif.

"Memang agak unik Indonesia ini, kalau dunia sedang bagus ekonominya, kita malah jalannya lambat, tidak menikmatinya. Itu karena hubungan Indonesia dengan dunia renggang. Kita kelihatannya tidak inline atau enggagement kita dengan dunia makin lemah. Keuntungannya kalau dunia krisis, kita tidak terlalu kena dampaknya, tapi pas recovery pun tidak merasakannya," terangnya.

Faisal meminta Presiden Jokowi untuk lebih cepat dalam melakukan konsolidasi untuk menerbitkan sebuah kebijakan. Sebagai contoh dalam memutuskan pengembangan lapangan gas abadi Blok Masela di Maluku.

Lambannya keputusan ini karena perbedaan pendapatan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli soal pembangunan kilang di darat (onshore) maupun laut (offshore).

"Kesannya agak lambat pemerintahan ini, padahal sudah 3 minggu belum diputuskan. Pemerintahan tidak efektif, semua pada ribut. Di proyek infrastruktur, kereta cepat saja banyak cawe-cawe. Jadi pak Jokowi konsolidasinya lebih cepat, jangan sampai menimbulkan kekecewaan publik," harap Faisal.