Pintu Jadi PNS Kembali Terbuka Lebar

Liputan6.com, Jakarta - Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan dambaan bagi banyak orang. Maklum, selain kesejahteraan terjamin, menjadi PNS juga bakal mendapat uang pensiun. 

Namun sayangnya, pemerintah menjalankan kebijakan penghentian sementara (moratorium) perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kebijakan tersebut berlangsung hingga periode 2019.

Tapi jangan berkecil hati dulu. Kebijakan moratorium tersebut tak berlaku untuk semua bidang. Ada beberapa bidang tertentu yang masih membuka kesempatan perekrutan CPNS baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, masih ada kesempatan untuk melakukan perekrutan CPNS baru karena pemerintah menerapkan moratorium terbatas.

Pemerintah masih membuka penerimaan CPNS untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penegak hukum, dan yang berkaitan dengan program unggulan Nawa Cita, seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi.

"Kita lanjutkan moratorium, tapi moratorium CPNS terbatas. Jadi kita tetap rekrut pegawai dalam jumlah terbatas, di sektor atau bidang terbatas dan sangat selektif," tegas Yuddy belum lama ini.

Sebagai gambaran, Indonesia membutuhkan tenaga atau ahli peneliti berkualitas dan berkompeten. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) misalnya. Jika dilakukan moratorium, maka Lembaga ini akan kehilangan sekitar 200 tenaga peneliti yang sangat langka, seperti ahli mikrobiologi, ahli tanaman, ahli nuklir.

"Jadi rekrutmen CPNS para peneliti yang dibutuhkan LIPI tetap kita buka dengan seleksi ketat dengan syarat dari Perguruan Tinggi ternama," terang Yuddy.

Di samping itu, Indonesia akan kehilangan ahli-ahli teknologi apabila kebijakan moratorium berlaku sepenuhnya pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). "Ahli-ahli teknologi akan habis karena pensiun. Jadi kita tetap menerima pegawai secara selektif," ujar dia.

Ada Kursi bagi 81 Ribu CPNS Baru

Menteri Yuddy mengatakan, pemerintah masih membuka 81 ribu lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2016. Proses seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbagai bidang ini rencananya dimulai pada Agustus 2016.

Dia pun bercerita, formasi kebutuhan PNS yang disodorkan Kementerian dan Lembaga mencapai 150 ribu orang. Namun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyanggupi 81 ribu orang untuk jatah penerimaan CPNS 2016 karena berbagai alasan.

"PNS yang pensiun tahun ini total 120 ribu orang. Kemudian kebutuhan dari seluruh instansi mencapai 150 ribu orang. Tapi maksimum yang disetujui Kemenkeu untuk penerimaan PNS 81 ribu orang, jadi tidak dipenuhi semua karena alasan moratorium, keterbatasan anggaran, dan hanya untuk program prioritas Nawa Cita," ujar Yuddy.

Dia melanjutkan, dari 81 ribu lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2016. Jatah paling banyak untuk perekrutan CPNS tenaga kesehatan sebanyak ‎43 ribu kursi.

"Kebutuhan penerimaan CPNS di bidang kesehatan, seperti dokter, perawat, dan bidan mencapai 43 ribu orang. Itu jumlahnya sudah dihitung," ucap dia.

Sementara untuk penerimaan CPNS guru yang menyandang gelar sarjana dan berada di pulau-pulau terluar dan tertinggal (garis depan), Yuddy mengaku kebutuhannya mencapai 3.000 orang. Permintaan ini diajukan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ‎Anies Baswedan.

Hingga kini pemerintah masih mendata daerah-daerah di pelosok, pulau-pulau terluar dan terdepan yang masih kekurangan guru. Sebab, data Kemendikbud menunjukkan terjadi surplus guru lebih dari 125 ribu guru. Sehingga dinilai sayang karena distribusi yang tidak merata mengakibatkan kekosongan guru di beberapa daerah di Indonesia.

"Belum lagi guru honorer yang telah memenuhi persyaratan administratif perundangan, yang saat ini berada di daerah terdepan dan terluar. Sebanyak 2.000 guru honorer akan diproses CPNS-nya melalui formasi khusus‎ yang diafirmasi. Tidak ada yang otomatis, semua harus lewat tes. Tapi diberikan skala prioritas, misalnya kalau di daerah terluar tidak ada PNS, maka dia akan dipercepat prosesnya," ucap Yuddy.

10 Ribu Lowongan CPNS Khusus untuk Umum

Selain tenaga kesehatan dan guru, pemerintah juga membuka lowongan CPNS untuk umum. Jumlah lowongan CPNS untuk umum ini mencapai 10 ribu lowongan.

Maksud dari lowongan CPNS untuk umum ini artinya pemerintah memberi kesempatan kepada Sarjana lulusan studi apapun untuk mendaftar seleksi CPNS.

"Perkiraan kita kuota untuk penerimaan CPNS pelamar umum sekitar 10 ribu-an, itu termasuk untuk mahasiswa berprestasi ya. Kan jatahnya sekurang-kurangnya 10 persen," ucap Yuddy.

Meski dibuka untuk semua jurusan, pemerintah tetap memprioritaskan perekrutan CPNS pelamar umum pada bidang-bidang atau program studi yang selaras dengan program Nawa Cita. Diantaranya, ahli pengairan, ahli pertanian, ahli tata kota, ahli konstruksi, ahli maritim, dan lainnya.

Dia mengaku, ada beberapa syarat yang ditetapkan bagi pelamar umum mendaftar seleksi CPNS 2016. Syarat pertama, sarjana berprestasi dari perguruan tinggi ternama, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi A. Syarat kedua, dia mengaku, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) cumm laude 3,75.

"Tidak boleh asal-asalan, karena program studinya sudah yang sudah mendapatkan sertifikat untuk melamar jadi CPNS di kategori pelamar umum. Kita akan cari dan akan diumumkan," jelasnya.

Ada Pengurangan Juga

Selain membuka lowongan CPNS, pemerintah juga akan mengurangi jumlah PNS sekitar 330 ribu Pegawai di seluruh Indonesia setiap tahun. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan atau rasionalisasi 1 juta PNS hingga 2019.

Yuddy menjelaskan, pemerintah akan memangkas 1 juta PNS di seluruh Indonesia. Di mulai tahun depan sampai dengan 2019. Itu artinya, sebanyak 330 ribu orang bakal dipecat setiap tahunnya.

"Jadi dalam setahun, kita akan rasionalisasi 330 ribu PNS, termasuk untuk tahun depan. Itu berlaku se-Indonesia ya," tegas Yuddy.

Diakui Yuddy, langkah pengurangan jumlah PNS tersebut adalah bagian dari rencana pemerintah untuk memangkas total basis PNS dari 4,5 juta saat ini menjadi 3,5 juta sampai dengan 2019. "Jadi kita akan kurangi 1 juta PNS dari 4,5 juta PNS sekarang ini menjadi 3,5 juta PNS," ujarnya.

Dia meyakini, pengurangan PNS tersebut tidak akan mengganggu kinerja pemerintah terutama di pelayanan publik. Sebab Yuddy mengaku, pemerintah hanya memecat PNS dengan kinerja buruk.

"Tidak akan ganggu pelayanan publik. Karena yang dipangkas masuk dalam kategori tidak produktif dan tidak kompeten. Jadi produktivitasnya bisa dikatakan relatif rendah," ucap Yuddy.(Gdn/Nrm)