Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli meminta konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke bahan bakar gas (BBG) bagi para nelayan segera dilakukan. Dengan upaya dan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, nelayan dapat menghemat konsumsi solar hingga Rp 3 triliun.
Dia mengatakan, BBM jenis solar yang dikonsumsi kapal-kapal tradisional untuk menjaring ikan di laut sangat mahal, terutama di Indonesia Timur yang semakin sulit. Untuk itu, Rizal mendesak departemen teknis untuk memulai konversi dari solar ke gas, karena lebih murah dan lebih aman.
“Pemerintah perlu subsidi konverternya, sehingga kapal-kapal nelayan tradisional bisa menggunakan gas. Karena kalau ini dilakukan, nelayan bisa menghemat uang Rp 2,7 triliun sampai Rp 3 triliun. Sementara biaya subsidi konverter relatif kecil,” kata Rizal Ramli dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Advertisement
Rizal mengatakan, konversi solar ke gas adalah salah satu contoh yang diputuskan Presiden Jokowi untuk mendukung gerakan penggunaan gas untuk kapal-kapal nelayan tradisional. Dia menegaskan, pemerintah ingin memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya maritim untuk kepentingan rakyat dan nasional maritim Indonesia.
Rizal Ramli menyebut, ada tujuh komponen utama kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Pertama, membangun budaya maritim, karena dengan menggerakkan generasi muda Indonesia supaya mempunyai pengalaman naik kapal laut dan mencintai laut. Karena untuk menjadi negara yang memiliki pengaruh besar di dunia, harus mempunyai kekuatan di laut.
Kedua adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya laut sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ini menyangkut kebijakan soal perikanan.
“Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Ibu Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan) spektakuler. Ada kontroversi tapi manfaatnya sangat besar karena kerugian kita dari illegal fishing itu sangat besar dan berhasil dikurangi,” ujar Rizal.
Komponen ketiga adalah bagaimana kita membangun tata ruang laut dan lingkungan laut yang bagus. Dijelaskan Rizal, istilahnya itu sustainable ocean policy atau kebijakan kelautan yang sustainable, dan keempat, membangun infrastruktur serta konektivitas antar pulau atau disebut juga tol laut.
“Tol laut ini sangat penting sekali guna meningkatkan integrasi dari NKRI. Dengan adanya konektivitas dari tol laut, manfaatnya sangat besar karena mengurangi biaya logistik, mengurangi kesenjangan antar wilayah,” terang Rizal.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menambahkan, pemerintah selama ini membangun pelabuhan skala keci, sedang, dan besar. Kebijakan lain, memulai rute-rute kapal yang terjadwal sehingga mulai dari petani, pedagang di pulau-pulau terpencil memanfaatkan trayek tol laut setiap hari Selasa untuk mengangkut hasi pertanian dan barang dagangan ke pulau lain.
“Tetapi ini harus diintegrasikan antara bisnis perkapalan swasta dan apa yang dilakukan pemerintah. Dua-duanya harus saling melengkapi,” ujar Rizal.
Komponen berikutnya adalah membangun pendidikan, serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam bidang maritim dan kelautan, menggalakkan diplomasi maritim dan memperkuat pertahanan keamanan maritim.
Rizal mengatakan khusus dalam soal ini, Presiden betul-betul meminta supaya ada kerjasama pihak-pihak yang mengatur keamanan maritim agar penyelundupan di Indonesia bisa berkurang.
Untuk itu perlu koordinasi antara Bakamla (Badan Keamanan Laut), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Polri, TNI, dan pihak lainnya untuk mengurangi smuggling alias penyelundupan.
“Terakhir, pesan Presiden yang penting bagaimana nelayan kesejahteraannya bisa meningkat. Jangan cuma dari segi ekonomi maritim maju, maritim kita kuat, tapi nelayannya tetap miskin,” pungkas Rizal.