Liputan6.com, Jakarta - Dana yang dihimpun dari pengampunan pajak atau Tax Amnesty dinilai bisa memajukan ekonomi Indonesia. Dana ini, akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan industrialisasi yang berujung pada pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta mengatakan, diterapkannya Tax Amnesty diharapkan Warga Negara Indonesia (WNI) memindahkan penyimpanan uangnya dari luar negeri ke dalam negeri. Uang tersebut diputar dalam instrumen keuangan Indonesia, seperti Surat Utang Negara dan reksadana.
"Kita ingin uang masuk instrumen bagian sistem keuangan Indonesia," kata Arif, dalam diskusi akhir pekan, dengan Topik Kejarlah Pajak Kau Ku Ampuni, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (23/7/2016).
Advertisement
Arif melanjutkan, dana itu akan digulirkan untuk memodali pembangunan infrastruktur dan manufaktur. Dengan begitu akan menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
"Kenapa itu diperlukan karena kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi 7 persen, pengangguran menurun, kemiskinan menurun, caranya meningkatkan daya saing, kita harus bangun infrastruktur dan manufaktur agar sifatnya berkelanjutan," terang Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional ini.
Menurut Arif, pemerintah membutuhkan uang Rp 4.900 triliun dalam 5 tahun untuk membangun infrastruktur. Namun kemampuanya uang pemerintah hanya Rp 300 triliun per tahun artinya dalam 5 tahun hanya memiliki Rp1.500 triliun. Kekurangan tersebut akan ditutupi dari pendanaan luar, salah satunya yang berasal dari Tax Amnesty.
"Kita tidak lihat untuk fiskal semata tapi capital in flow-nya, seperti yang diamanatkan presiden, kemampuan pemerintah Rp 300 triliun pertahun 5 tahun hanya Rp 1500 triliun, ini dicari sumbernya," tutup Arif.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.