Jika Ada Kendala, Sri Mulyani Bakal Bantu Gubernur soal APBD

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para kepala daerah yang masih menyimpan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bank. Jokowi meminta para kepala daerah untuk segera menggunakan APBD sehingga ekonomi bisa bergerak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, keuangan daerah sebagian didapat dari transfer APBN. Setelah itu, daerah akan merancang bersama DPRD sehingga menjadi APBD.

Dari data yang didapat, memang ada beberapa kepala daerah yang memiliki banyak uang kas yang belum terpakai. Banyaknya kas bukan berarti sengaja tidak digunakan, melainkan kebutuhan penyerapan daerah itu sudah terpenuhi. Daerah yang memiliki banyak dana terutama dari bagi hasil juga tidak harus menghabiskan dana itu.

"Sama seperti daerah-daerah negara kaya di dunia. Seperti natural resource. Kalau Anda punya natural resource pas harganya tinggi, itu bisa di save atau bisa ditabung. Jadi saya tidak mengatakan kita menyalahkan atau dalam hal ini mempermalukan, tidak," jelas Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Bagi daerah yang produk domestik bruto kecil, ditambah tak banyak swasta yang bisa menjalankan fungsi menggerakkan ekonomi, peran APBD sangat penting. Lamanya penyerapan anggaran akan mengurangi kemampuan daerah itu untuk bekerja.

"Jadi ini tujuannya tidak untuk mempermalukan atau menyudutkan, tapi betul-betul agar uang yang dikumpulkan dan disalurkan itu bisa digunakan setepat mungkin, sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktu. Sehingga perekonomian, terutama masyarakat dan masyarakat yang miskin bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan di desain awal," lanjut Sri Mulyani.

Sri Mulyani paham, Presiden Jokowi selalu ingin mendapatkan informasi terkini, termasuk dana kas negara dan daerah. Tidak ada motivasi untuk menyudutkan suatu daerah.

"Itu yang mungkin sumber yang paling penting, atau klarifikasi yang paling penting. Jadi saya tidak menyalahkan karena saya memang tidak bertujuan begitu," ujar dia.

Sri Mulyani juga membuka pintu kepada daerah mana pun yang ingin berkonsultasi bila ada kendala yang dialami. Hal itu pula yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi.

"Kalau memang ada kendala disampaikan. Kemarin Pak Presiden bilang apa kendalanya, apa yang bisa saya bantu. Jadi fungsi saya sebagai Menteri Keuangan juga bendahara negara tentu dari sisi pembukuan harus jelas, alokasi jelas. Tapi juga kalau ada hal-hal yang bisa kami bantu kami akan bantu," tutur Sri Mulyani. (Ahmad R/Ahm)