Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan tiga kebijakan utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Hal itu mempertimbangkan situasi ekonomi global sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga perlu realistis.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan hal itu dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2017. "Di tengah situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja," ujar Jokowi, di Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Ia menuturkan, untuk mendukung hal itu, APBN juga perlu realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek dan menengah.
Advertisement
Karena itu, ia menuturkan RAPBN 2017 disusun dengan tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama.Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian.
Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus ekonomi. Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang.
"Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2017 adalah pemantapan pengelolaan fiskal untuk peningkatan daya saing dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan," kata Jokowi. (Yas/Ahm)