BPJS Ketenagakerjaan Incar Kepesertaan di Sektor Wisata

Liputan6.com, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta. Pada tahun ini, target penambahan jumlah peserta adalah dari sektor informal.

Untuk mencapai target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus melakukan sosialisasi langsung kepada para pekerja maupun juga menjalin kerja sama dengan pihak lain. Pemerintah daerah menjadi salah satu target BPJS Ketenagakerjaan untuk bekerjasama dalam sosialisasi manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta. Untuk mendorong penambahan jumlah peserta dari sektor informal, BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta menjalin kerja sama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Triyono menjelaskan, sampai dengan Agustus, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gunung Kidul tercatat sebanyak 366 perusahaan dengan tenaga kerja 2.856 dan telah dilakukan melakukan pembayaran jaminan klaim JKK, JKM dan JHT dengan total kurang lebih Rp 14 miliar.

Saat ini dikatakannya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gunung Kidul rata rata di sektor formal, padahal sesuai dengan ketentuan Undang undang wajib kepesertaan di tenaga kerja sektor formal dan tenaga kerja sektor informal.

"Sinergi kami dengan pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul diharapkan mampu berkontribusi memberikan peningkatan kesejahteraan, kami berharap tidak muncul lagi warga miskin baru, ketika terjadi resiko sosial," ujar Tri seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (31/8/2016). 

Untuk meningkatkan jumlah peserta informal, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul melakukan sosialisasi kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Sektor Wisata. Kerjasama yang telah terjalin dengan baik harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Bupati Gunung Kidul, Badingah‎ menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan harus mampu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa kebingungan dengan keberadaan BPJS. “Banyak yang mengeluh kepada saya, apakah program BPJS Ketenagakerjaan tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan," jelas Badingah.

Menurutnya, keberadaan Program BPJS Ketenagakerjaan harus terus disosialisasikan, agar masyarakat pekerja memahami program-program yang ada.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya akan memfasilitasi agar program ini bisa sampai ke masyarakat. Terkait kerja sama dengan pelayanan satu atap, Pemerintah Daerah Gunung Kudil akan komunikasikan dengan dinas terkait.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul, Dwi Warna Widi Nugraha mengatakan, pihaknya siap untuk saling membantu agar masyarakat melek BPJS Ketenagakerjaan, karena manfaatnya teramat besar bagi masyarakat.

“Personil pekerja terjadi kecelakaan kerja bisa klaim, satu situasi ada kesedihan namun di situ ada kemudahan, karena kalau sudah sakit masih keluar biaya, itu memusingkan”ungkap dia.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan fasilitasi sampai ke kecamatan, perangkat desa dan semua sektor yang terkait dengan ketenagakerjaan. "Ketika semua pekerja di Kabupaten Gunung Kidul sejahtera kami senang, dan itu adalah tugas kami, tegasnya. (Yas/Gdn)