Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Menko Darmin: Ekonomi RI Tergantung Keberhasilan Tax Amnesty

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dipengaruhi berhasil atau tidaknya program pengampunan pajak (tax amnesty)

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 09 Sep 2016, 13:30 WIB

Diterbitkan 09 Sep 2016, 13:30 WIB

20150916-Jokowi Minta Para Menteri Cari Terobosan Untuk Permudah Investasi-Jakarta

Menko Perekonomian Darmin Nasution memberi keterangan usai Rapat Terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9). Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian membuat terobosan untuk memudahkan investasi di Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi nasional 5,1 persen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dipengaruhi berhasil atau tidaknya program pengampunan pajak (tax amnesty).

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Ia menilai, target pertumbuhan ekonomi yang telah disepakati 5,1 persen di RAPBN 2017 masih berada pada rentang perkiraan pemerintah di kisaran 5 persen sampai 5,1 persen.

"Paling tidak target pertumbuhan ekonomi kita tidak turun lah dari perkiraan tahun ini," ujar Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan turut dipengaruhi pencapaian tax amnesty. Pemerintah memasang target uang tebusan dari program tax amnesty sebesar Rp 165 triliun, deklarasi harta hingga Rp 4.000 triliun, serta repatriasi yang merujuk pada data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebesar Rp 1.000 triliun.

"Sebetulnya itu (pertumbuhan ekonomi) sangat tergantung pada tax amnesty," kata Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Apabila berhasil merealisasikan target penerimaan pajak dari tax amnesty, diperkirakan Darmin, ekonomi Indonesia tahun depan memungkinkan untuk tumbuh lebih tinggi.

"Kalau cukup bagus (realisasi tax amnesty), bisa di atas 5,1 persen pertumbuhan ekonominya. Tapi jika tidak cukup bagus, tumbuh 5,1 persen saja sudah bagus," terang Darmin.

Sebelumnya, penetapan asumsi makro ini di RAPBN 2017 sebesar 5,1 persen antara pemerintah dan DPR sesuai dengan usulan Menkeu Sri Mulyani.

"Angka 5,1 persen target pertumbuhan ekonomi nyaman untuk kami. Kami tidak ingin mengulangi kondisi 2016, tapi kami coba hati-hati," ujar dia.

Pemerintah, sambung dia, akan tetap berupaya mengumpulkan target penerimaan pajak semaksimal mungkin. Caranya Sri Mulyani terus memantau kinerja Ditjen Pajak dalam mengejar penerimaan, dengan berkoordinasi bersama Kepala Kanwil setiap pekan.

"Ini adalah bukti keseriusan kami dengan target penerimaan pajak walaupun ada dari non pajak, seperti PNBP dan bea cukai. Kami akan kelola dengan baik supaya penerimaan lebih akurat," jelas dia.

Saat kinerja ekspor dan impor tak bisa diandalkan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengupayakan dorongan pertumbuhan ekonomi dari belanja pemerintah yang diharapkan tumbuh mencapai 4,8 persen di 2017.

"Sementara konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5 persen, karena dengan perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi dari Nota Keuangan 5,3 persen menjadi 5,1 persen di tahun depan," ujar Sri.