Menko Luhut Ajak Jepang Bangun Infrastruktur RI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajak investor Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan tersebut akan menggunakan dana-dana repatriasi hasil program pengampunan pajak atau tax amnesty. 

Luhut menjelaskan, dirinya mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu dengan pemerintah dan pengusaha Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi meminta Luhut agar merayu pemerintah dan pengusaha Jepang untuk membangun infrastruktur di Indonesia.

"Sesuai perintah presiden, saya diminta untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, kemudian Menteri Luar Negeri Jepang, kemudian Kadin Jepang dan terus Menteri infrastruktur," kata Luhut, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan, Pemerintah dan pengusaha Jepang bisa membantu Indonesia dalam hal transfer teknologi. Sedangkan dana untuk membiayai infrastruktur tersebut bisa menggunakan dana repatriasi hasil tax amnesty.

Dana repatriasi yang terkumpul cukup besar karena itu diperlukan mekanisme untuk memutar dana tersebut, salah satunya untuk memodali pembangunan infrastruktur.

"Indonesia ini punya uang banyak dari tax amenesty itu. Tahun depan awal Januari akan kelihatan dampaknya dari tax amnesty. Jadi saya pikir bagaimana menyiapkan infrastruktur dengan dana itu," papar Luhut.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya diberikan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja, tetapi juga swasta. Pembangunan infrastruktur yang diarahkan dibangun Jepang diantaranya Pelabuhan Panimban, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, dan sektor kelistrikan.

"Kami tidak mau hanya BUMN saja, presiden menegaskan harus ada private sector. Nah private sector, kita juga main. Jepang kita kasih porsi, misalnya Panimban (pelabuhan) itu juga komitmen kita Jepang masuk ke sana. Kemudian tadi malam presiden juga minta supaya Jepang bisa masuk lagi ke kereta api cepat jakarta-surabaya atau pelabuhan lain, atau mungkin juga listrik," tutup Luhut Binsar Panjdaitan. (Pew/Gdn)