Paket Kebijakan ke-14 Meluncur 2 Pekan Lagi

Liputan6.com, Jakarta Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak berhenti sampai di jilid ke-13. Pemerintah tengah menggodok paket lanjutan yang siap diluncurkan pada dua pekan mendatang guna menahan dampak dari perlambatan ekonomi dunia terhadap ekonomi domestik.

"Paket kebijakan ekonomi ke-14, saya punya pilihan tiga sebenarnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta, seperti ditulis Kamis (6/10/2016).

Sinyal paket kebijakan ekonomi jilid 14 ini sayangnya masih dirahasiakan Darmin. Ia hanya mengatakan bahwa diharapkan paket ini bisa meluncur dua pekan ke depan. "Saya tidak boleh bilang dulu, nanti gregetnya jadi hilang. Tapi mungkin dua pekan lagi," ucapnya.

Di sisi lain, Darmin menjelaskan terkait efektivitas paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai 13 yang sukses pelaksanaannya, yakni pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang termasuk dari paket kebijakan ekonomi jilid II untuk menjawab tantangan tingginya biaya logistik nasional yang membuat industri dalam negeri menjadi kurang kompetitif.

PLB adalah gudang logistik multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal dengan kemudahan fasilitas perpajakan, berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta menawarkan fleksibilitas operasional lainnya.

"PLB sudah banyak sekali, ada belasan (perusahaan) yang sudah investasi. Bukan investasi yang kecil sekali, tapi tidak besar juga. Saya surprised karena banyak investasi," terang Darmin.

Menurutnya, selama ini Indonesia mengimpor kapas dari Amerika Serikat (AS) untuk bahan baku tekstil di dalam negeri. Tapi pengusaha mengambilnya di Kuala Lumpur, Malaysia karena negara tersebut memiliki PLB untuk menampung kapas impor AS, sehingga pengusaha di Indonesia lebih mudah mendapatkannya karena lokasi dekat.

"Kalau nanti kapas dan bahan bakar minyak (BBM) bisa ditempatkan di PLB sini, maka bisa dihitung sebagai cadangan strategis nasional. Jadi misalnya AS mau taruh kapas di PLB sini, itu bisa, siapa yang pesan cepat kita bisa mengeluarkannya, tidak harus tunggu dikapalkan pemerintah," pungkas Darmin.