2 Tahun Jokowi-JK, RI Masih Perlu Perbaikan Kemudahan Berbisnis

Peringkat daya saing merupakan salah satu indikator utama tingkat daya saing suatu negara.

oleh Septian Deny diperbarui 20 Okt 2016, 11:07 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2016, 11:07 WIB
Jokowi-JK
Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Dalam dua tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla terus mendorong perbaikan dalam hal kemudahan bisnis dan investasi.

Namun sayang, hingga saat ini peringkat Indonesia dalam kemudahan bisnis (ease of doing business) belum mengalami kenaikan yang signifikan.

Ekonom Indef Eko Listianto mengatakan, ‎dengan segala upaya peningkatan daya saing yang sudah dilakukan pemerintah di sepanjang 2015 dan 2016, peringkat daya saing Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain. Saat ini peringkat Indonesia berada di posisi 109 dalam ease of doing business.

‎"Jadi hingga saat ini paket ekonomi minim implementasi. Kemudahan berbisnis, peringkat kita masih di atas 100," ujar dia di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Menurut Eko, peringkat Indonesia ini jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Ketiga negara tersebut peringkatnya berada di bawah 100.

‎"Indonesia berada di peringkat sangat buncit, yaitu 109. Jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia di posisi 18, Thailand 49, bahkan tertinggal dibanding Vietnam 90 dan Filipina 103. Peringkat kita masih jauh tertinggal dengan negara tetangga," tutur dia.

Sebab itu, dia mengatakan, dalam 3 tahun masa pemerintahan berikutnya, Presiden Jokowi diharapkan bisa menggenjot kenaikan peringkat Indonesia dalam ease of doing business ini.

Itu karena peringkat ini merupakan salah satu indikator utama tingkat daya saing suatu negara. "Harus ada realisasi dari paket ekonomi. Sebab paket ekonomi isinya soal bagaimana tingkatkan investasi, tingkatkan ekonomi," tandas dia.(Dny/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya