Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk lebih berpihak kepada buruh. Alasannya, selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK masih banyak permasalahan buruh yang belum terselesaikan. Salah satu diantara adalah menyangkut upah murah.
Presiden KSPI, Said Iqbal menilai, kebijakan pemerintah dalam dua tahun ini belum bisa mendorong ekonomi masyarakat. Bahkan justru kebalikannya karena daya beli masyarakat menurun dan pengangguran bertambah. Ada beberapa penyebab hal tersebut.
"Pertama, upah murah yang ada di PP Nomor 78/2015, karena penetapan upah tersebut membuta upah rata-rata buruh Indonesia lebih rendah dari Vietnam, Filipina, dan Thailand," jelas Said dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Advertisement
Kedua, semakin melebar kesenjangan pendapatan rakyat yang ditunjukkan dari angka gini ratio 2016 di level 0,42 (World Bank) sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah, serta hasil pembangunan hanya membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin kian miskin.
Baca Juga
"Ketiga, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri otomotif, elektronik, farmasi, garmen sebanyak 36.268 buruh sepanjang Januari-Maret 2016," terangnya.
Said menambahkan, keempat, gagalnya pengadaan sejuta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk buruh dengan pencapaian 30 persen-40 persen.
Kelima, membanjirnya jutaan tenaga kerja asing, termasuk China yang tidak terampil yang melanggar UU dan mengancam pekerja lokal.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyatakan bahwa di tengah perlambatan ekonomi dunia, perekonomian Indonesia justru tetap tumbuh positif.
Pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 5,18 persen. Angka tersebut, jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Presiden Jokowi mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia.
Eko meyakini ekonomi Indonesia akan terus tumbuh tahun depan. Salah satunya ditopang oleh desa.
"Dalam perekonomian nasional, peran desa sangat besar. Terbukti dari hasil survei bahwa tingkat kepuasan tertinggi ada di desa karena keberhasilan di sektor pertanian, perikanan, dan lainnya. Itu semua dirasakan masyarakat desa," kata Eko.
Saat ini, lanjutnya, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sedang melakukan evaluasi atau sensus internal dalam rangka merealisasikan target 5.000 desa tertinggal naik kelas menjadi desa berkembang, dan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. (Fik/Gdn)