Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kesenjangan antara si miskin dan kaya (gini rasio) masyarakat Indonesia semakin sempit selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Yusuf Kalla (JK).
Dia menyebut, gini rasio pada pemerintahan Jokowi-JK terus turun dari 0,39Â menjadi 0,38. Kemudian sampai akhir masa Kabinet Kerja 2019 diperkirakan menjadi 0,35. Padahal sebelumnya jarak antara si kaya dan miskin tidak berubah dari level 0,41.
"Ini pencapaian yang bagus. Dan dari sisi gini rasio, itu yang sudah flat di 0,41 dalam beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah turun," kata Luhut, seperti yang dikutip di Jakarta, Minggu (23/10/2016).
Baca Juga
Menurut Luhut, hal tersebut terjadi karena program pemerintah yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya.‎ Program tersebut merupakan pertama yang dilakukan Pemerintah Indonesia.
"Ini pertama kali program Pemerintahan ini dikedepankan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Jadi tidak hanya bicara kita pada pertumbuhan tapi juga pemerataan," dia menjelaskan.
Luhut mengungkapkan, program pemerataan tersebut diantaranya adalah dana desa. Selama 2 tahun Pemerintahan Jokowi JK sudah ada 74 ribu desa, yang menikmati dana yang bertujuan untuk pengembangan perekonomian pedesaan tersebut.
"Program pemerataan antara lain dengan dana desa ,itu mencakup pada 74 ribu desa lebih . Ini pencapaian bagus, dampaknya pemerataan apa, gini rasio yang beberapa tahun flat sekarang turun dan tahun lalu 0,39 persen dan saya pikir tahun ini bisa 0,38 persen dan seterusnya," tutup dia. (Pew/Nrm)