Menko Darmin: Reformasi Fiskal Demi Pembangunan Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah menjalankan sejumlah upaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Selama ini memang pembangunan infrastruktur di Tanah Air terlalu tertinggal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah tak ingin pembangunan infrastruktur terus tertinggal. Oleh sebab itu, semua kementerian terus mengambil kebijakan yang mendasar untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

"Kami semua tahu bahwa dari sekian tahun selalu mengatakan Indonesia sangat ketinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Itu setiap hari koran media yang muncul kesadaran itu kuat. Tetapi saya kira perlu menjadi penekanan bahwa pemerintah Jokowi-JK lah yang mengambil langkah taktis dan fundamental dalam situasi ekonomi dunia yang melambat tadi," kata dia dalam acara Sosialisasi Pencapaian 2 Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Salah satu cara yang dilakukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur adalah memangkas subsidi besar-besaran. Dia bilang, pemangkasan subsidi bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur.

"Akhir 2014 di mana penurunan subsidi besar-besaran itu kemudian pengeluaran subsidi bisa diturunkan besar-besaran dan dialihkan penggunaannya dalam istilah Presiden dari konsumsi ke produktif. Itu awal titik ini. Kemudian pengeluaran didorong infrastruktur, kedua didorong ke pendidikan dan kesehatan, tiga itu reformasi fiskal kita," jelas dia.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur ialah salah satu upaya untuk menghadapi perlambatan ekonomi kemudian juga untuk mengatasi ketimpangan perekonomian.

"Kemarin ada rekan wartawan tanya bangun infrastruktur terus tapi ketimpangan daerah terabaikan saya bilang salah, justru dengan pembangunan infrastruktur dimana-mana sekaligus menjawab persoalan ketimpangan. Itu makanya gini ratio relatif membaik bahkan lebih cepat penurunan tingkat kemiskinan,"tandas dia. (Amd/Gdn)