Sri Mulyani Sebut Postur APBN 2017 Kredibel dan Realistis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyatakan, dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, target pendapatan negara diketok sebesar Rp 1.750,3 triliun dan belanja negara Rp 2.080,5 triliun, serta defisit Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Postur anggaran tersebut disusun realistis sesuai kondisi ekonomi saat ini.

"Dengan dukungan DPR, akhirnya dapat diselesaikan penyusunan APBN 2017 yang lebih seimbang dan kredibel, menjadi instrumen penting memacu pembangunan nasional yang lebih baik di 2017 dengan tetap menjaga asas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya," jelas Sri Mulyani dalam pidatonya dalam Rapat Paripurna, Jakarta, Rabu (26/10/2016).‎

Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,1 persen di tahun depan, pemerintah dan DPR telah menetapkan postur APBN 2017, sebagai berikut, Pendapatan Negara ditetapkan naik Rp 12,7 triliun, dari rencana semula sebesar Rp 1.737,6 triliun menjadi Rp 1.750,3 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja negara ditetapkan meningkat Rp 10, triliun, dari rencana semula Rp 2.070,5 triliun menjadi Rp 2.080,5 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dalam APBN 2017 menjadi Rp 330,2 triliun atau setara dengan 2,41 persen dari PDB.

Sri Mulyani menambahkan, target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBN 2017 disusun berdasarkan proyeksi penerimaan perpajakan di 2016 yang telah disesuaikan berdasar kondisi ekonomi yang realistis dan setelah pelaksanaan UU Pengampunan Pajak tahap pertama.

"Ini mencerminkan kondisi ekonomi yang realistis saat ini dengan‎ perkiraan tantangan ekonomi global dan domestik yang perlu dijaga," jelas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dijelaskannya, target penerimaan pajak pada 2017 tumbuh sekitar 13-15 persen dari perkiraan realisasi penerimaan pajak 2016. Pemerintah, Sri Mulyani mengatakan, akan terus melakukan reformasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib Pajak.

Langkah-langkah perbaikan, meliputi, (1) peningkatan potensi perpajakan; (2) perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan; (3) penyempurnaan sistem informasi teknologi; (4) peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; dan (5) pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis.

Pada sisi Belanja Negara, Sri Mulyani bilang, alokasi belanja Kementerian/Lembaga ditetapkan naik sebesar Rp 5,2 triliun, dari rencana semula Rp 758,3 triliun menjadi Rp 763,6 triliun. Pemerintah dan DPR kompak untuk melanjutkan efisiensi pada belanja operasional yang prioritas dan penajaman belanja non-operasional di Kementerian/Lembaga dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Realokasi anggaran belanja operasional beberapa Kementerian/Lembaga dilakukan untuk diarahkan kepada belanja yang lebih produktif dan mendesak, dengan tetap menjaga governance serta sejalan dengan prioritas pembangunan, agar peningkatan kualitas belanja negara dapat diwujudkan," Sri Mulyani menerangkan.

Sementara itu, sambungnya, pemerintah mengapresiasi dukungan DPR untuk dapat melakukan penajaman dan penghematan alokasi subsidi 2017. Efisiensi alokasi subsidi energi pada 2017 merupakan konsekuensi logis dari kebijakan perbaikan mekanisme penyaluran dan sasaran penerima subsidi di tahun depan dengan menggunakan data yang lebih terintegrasi.

Di samping itu, upaya perbaikan juga akan mulai dilakukan pada subsidi pangan melalui reformulasi program beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) yang mulai secara bertahap di tahun 2017 dialokasikan secara langsung ke rumah tangga sasaran.

Pada 2017, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan naik Rp 4,9 triliun, dari rencana awal sebesar Rp760,0 triliun menjadi Rp 764,9 triliun. Peningkatan anggaran ini, terutama berkaitan dengan kenaikan dana transfer umum, yaitu dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

"Dalam 2017 dilakukan perbaikan pengalokasian DAU agar lebih fleksibel dan di awal 2017 akan dipenuhi pencairan DAU 2016 vang sempat ditunda dalam beberapa bulan," tegasnya.

Selain itu, Dana Transfer Umum pada 2017 minimal 25 persen akan dialokasikan untuk belanja fasilitas daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Sri Mulyani mengaku, rencana pembiayaan untuk mengalokasikan investasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur bagi proyek-proyek strategis nasional melalui Badan layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara(LMAN).

"Alokasi anggaran bagi BLU LMAN akan digunakan untuk mendukung pembangunan proyek jalan tol, proyek infrastruktur kereta api, proyek bandar udara, proyek infrastruktur pelabuhan, dan proyek bendungan," tambahnya.

Pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas melalui penyediaan pendanaan pengadaan tanah, menurunkan biaya logistik, mendorong efisiensi waktu tempuh, dan memberikan multiplier effect bagi pembangunan di daerah sekitarnya.

Di samping itu, dalam APBN 2017, juga telah disepakati alokasi anggaran untuk mengatasi backlog penyediaan rumah bagi masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang bertujuan memberikan fasilitas insentif pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, diharapkan suku bunga kredit untuk pembiayaan perumahan dapat menjadi lebih rendah dan tetap.

"Dialokasikan juga dana investasi untuk mendanai penguatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui penyediaan Dana Bergulir pada Koperasi, dan UMKM. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah dan DPR dalam upaya mempermudah dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha skala kecil dan menengah," tandas Sri Mulyani.