Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan sikap Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada besok (2/12/2016). Demo tersebut dituding dimainkan oleh para elite buruh yang menjadi pemimpin di Konfederasi maupun Federasi Serikat Pekerja atas nama buruh seluruh Indonesia.
Wakil Sekretaris Umum Apindo, Iftida Yasar, mengaku demo hanya dilakukan segelintir pihak yang mengatasnamakan buruh untuk mencapai keinginan mereka. Padahal kenyataannya, demo maupun mogok kerja cuma dihadiri pihak-pihak yang sama.
Baca Juga
"Demo apa, sih, yang mau disampaikan? Sedikit-sedikit mogok, demo. Yang mogok ‎atau demo itu siapa? Pemainnya itu-itu saja, tidak mewakili pekerja yang sesungguhnya," ujar Iftida saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (1/12/2016).
Advertisement
Dia mengatakan, Konfederasi maupun Federasi mengklaim akan menggelar unjuk rasa dengan mengerahkan ratusan ribu sampai jutaan buruh dari seluruh Indonesia. "Tapi melihat pergerakannya, pemainnya itu-itu saja. Kalau mereka pekerja benaran, pasti tidak mau demo," ucapnya.
Iftida menilai buruh yang turun ke jalan melaksanakan demo ataupun mogok tidak jelas. Mereka, tuturnya, mewakili sedikit sekali buruh di Tanah Air. Menurut dia, jumlah pekerja yang mengiur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebanyak 20 juta orang.
"Nah yang demo mungkin hanya mewakili 1 persen saja, dan tidak jelas juga," ucap Iftida.
Dia menerangkan, pertumbuhan jumlah anggota serikat ‎pekerja semakin lama menyusut. Dari 3,5 juta anggota menjadi 2,7 juta atau mengalami penurunan. Akan tetapi, sambung Iftida, yang jumlahnya bertambah adalah asosiasi pekerja.
‎Dari serikat pekerja yang menjadi federasi maupun konfederasi mengalami naik karena setiap 5 serikat pekerja perusahaan bisa menjadi federasi dan beberapa federasi bisa menjadi konfederasi.
"Ini kan seperti menjadi mainan para elit buruknya. Harusnya buruh berjuang di dalam perusahaan, bukan di jalanan," keluh Iftida.
Iftida meminta kepada pemerintah untuk mengatur siapa-siapa yang bisa mengatasnamakan buruh. Pihak-pihak yang sudah tidak bekerja bukan masuk kategori buruh. "Kalau bicara buruh kan orang yang bekerja, bukan mereka yang tidak bekerja, karena itu namanya sudah aktivis. Mereka yang bukan pekerja ‎lagi, bukan mewakili buruh," tegasnya.
Diakuinya, demo besar-besaran sangat menakutkan beberapa pengusaha, sebagai contoh perusahaan logistik yang paling terkena imbas dari aksi unjuk rasa karena bisnis terhenti saat itu. Kondisi ini pasti menimbulkan kerugian cukup besar bagi pelaku usaha
"Perusahaan logistik kalau sedikit-sedikit demo, bisa mati, tidak bisa jalan. Demo besok kan di Jakarta, pasti ada delay barang tidak terkirim, bahan bakar minyak yang tadinya 5 liter jadi 10 liter, sehingga kerugian pasti besar karena skala demo yang dijanjikan lebih besar," tutur Iftida tanpa bersedia mengungkap nilai kerugian pelaku usaha akibat demo.