Susi: Popularitas Menteri dan Departemen KKP Paling Top

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku bangga dengan kinerja seluruh jajaran Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) selama dua tahun ini. Kerja keras ini membawa KKP mencetak prestasi dan popularitas paling top dibanding kementerian/lembaga lain, mulai dari menteri sampai departemennya.

"Prestasi dan popularitas KKP mulai dari menteri sampai departemennya paling top. Kita sudah meraih beberapa insentif dan penghargaan dari Presiden dan Menteri Keuangan (Menkeu) secara administrasi, kita dapat award," kata Susi saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di kantornya, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Di balik prestasi yang luar biasa ini, kata Susi, seluruh jajaran KKP harus jujur pada diri sendiri, mengevaluasi apakah pujian dan penghargaan tersebut sudah betul-betul sesuai dengan yang dikerjakan.

"Kita bisa busung dada karena menganggap sudah bantu negara ini menuju ekonomi lebih baik, tapi apakah pujian dan award itu sudah betul-betul sesuai dengan yang seharusnya. Ukuran seharusnya ini, hanya kita yang tahu," jelas dia.

Menteri Susi memperingatkan, perlambatan ekonomi di depan mata sehingga harus menjadi kewaspadaan seluruh masyarakat, termasuk pemerintah. Harapan besar untuk mendorong perekonomian nasional, katanya, dengan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan benar, karena stimulus ekonomi berasal dari APBN.

‎Susi hari ini menyerahkan DIPA 2017 kepada seluruh unit eselon di lingkungan KKP. Saat acara ini, dia menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa DIPA harus dipakai sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat.

"Sekarang ini, situasi ekonomi Indonesia di 2017 menurut paparan Menkeu, ada defisit lebih dari Rp 300 triliun di APBN tahun depan. Jadi kita mengawali rencana dengan defisit, sehingga saya minta Anda menggunakan nurani dan berpikir jika program tidak benar, tidak akan betul, kurang bermanfaat, sebaiknya setop rencana pemakaian anggaran itu," tegas Susi.

"Kita hold, kemudian evaluasi di tahap I apakah ada alokasi lain yang lebih bermanfaat, lebih benar dan bisa dipertanggungjawabkan. DIPA diserahkan bukan untuk menghabiskan anggaran tanpa pertanggungjawaban dengan benar dan bermanfaat‎," harap Menteri Susi.