Menteri Susi Tetap Semangat Berantas Maling Ikan di 2017

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti akan tetap fokus pada penegakkan hukum dan pengamanan laut Indonesia sebagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satgas 115 di 2017. Upaya tersebut sebagai bagian dari program percepatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan serta pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing) yang telah digarap Menteri Susi sejak awal menjabat.

"KKP tetap konsen kepada penegakan hukum dan pengamanan laut," ujar Susi dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Menteri Susi menambahkan, KKP akan tetap menjalankan tugasnya, salah satunya memberantas illegal fishing pada tahun depan. Hal ini sesuai dengan visi pemerintah dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa.

"Kami tetap memberantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal. Bedanya, sekarang ini kami menenggelamkan kapal tapi tidak diekspos media karena menurut saya sudah cukup memberikan efek jera," ujarnya.

Dalam dua tahun terakhir, diakuinya, KKP telah menenggelamkan sebanyak 236 kapal, terdiri dari 229 kapal asing dan 7 kapal Indonesia pelaku pencurian ikan. Sementara pelanggaran yang telah ditangani sebanyak 481 kasus, termasuk 209 kasus berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Lebih lanjut Menteri Susi mengatakan, KKP akan terus melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk menjaga keamanan di wilayah pesisir agar hasil laut lainnya dapat terawasi langsung oleh pemerintah.

"Kami terus mencoba mengamankan barang-barang Indonesia yang akan diselundupkan ke luar negeri. Intinya untuk menjaga kedaulatan kita tetap konsisten," tegasnya.

Pada 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk KKP sebesar Rp 9,27 triliun. Angka tersebut turun sebesar Rp 4,53 triliun dibandingkan APBN 2016 sebesar Rp13,8 triliun. Susi optimistis, kementeriannya akan menggunakan anggaran tersebut agar digunakan untuk pengawasan dan pembelian bantuan untuk nelayan.

"Pagu anggaran KKP disetujui DPR sebesar Rp 9,27 triliun di 2017. Lebih sedikit dari tahun ini, tapi ya memang itu yang saya inginkan, sedikit yang penting tepat sasaran dan penggunaannya," ungkap Menteri Susi.

Adapun kegiatan KKP di 2017 adalah memberikan bantuan untuk kesejahteraan nelayan, bantuan berupa 1.080 kapal penangkap ikan (ukuran kurang dari 5 GT - 120 GT), 22 kapal pengangkut (ukuran 70 GT dan 100 Gt), 2.990 alat tangkap dan 500 ribu asuransi nelayan.

Sementara di sektor pengawasan, KKP akan melakukan operasi pengawasan selama 150 hari, menyiapkan 8 unit kapal cepat pengawasan, 1 unit detention center, 140 hari airbone surveilance, dan menyiapkan 526 asuransi awak kapal. (Fik/Gdn)