Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) telah berupaya keras supaya ekonomi Indonesia tidak terseret arus perlambatan ekonomi dunia melalui reformasi kebijakan, deregulasi, debirokratisasi hingga membangun infrastruktur.
Hasilnya ekonomi nasional mampu tumbuh di kisaran 5 persen atau salah satu yang terbaik dari negara anggota G20.
"Pemerintahan ini betul-betul berusaha jangan sampai terseret perlambatan ekonomi dunia. Jadi kami mulai menggerakkan pembangunan infrastruktur, reformasi kebijakan, deregulasi, debirokratisasi," kata Darmin saat Dialog Ekonomi Kebijakan Ekonomi Berkeadilan di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Advertisement
Baca Juga
Dia menceritakan kondisi perekonomian periode 1998-1999 saat krisis moneter melanda Indonesia. Hanya sektor perkebunan yang menuai berkah karena harga jual komoditas tinggi. Akan tetapi situasi ini tidak berlangsung lama.
Saat ekonomi mulai melambat di 2012, lanjut Darmin, harga komoditas terkena dampaknya, termasuk hasil perkebunan dan pertanian. Selanjutnya, pemerintah melakukan perubahan atau reformasi kebijakan pada 2014, sehingga pertumbuhan ekonomi bertahan di level 5,02 persen.
Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit lebih rendah dengan realisasi 4,79 persen. Namun bangkit kembali pada tahun lalu dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi 5,02 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi 2017 ditargetkan 5,1 persen di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
"Tidak banyak peningkatannya, tapi negara lain lebih buruk lagi pertumbuhan ekonominya. Di negara G20, kita satu dari tiga negara dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen," Darmin menegaskan.
Keberhasilan lainnya, Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) mengakui karena upaya pemerintah serius menjalankan reformasi kebijakan, tingkat kemiskinan dan pengangguran konsisten menurun.
Realisasi ketimpangan konsumsi atau pengeluaran antara penduduk kaya dan miskin (gini ratio) turun. Untuk diketahui, gini ratio pada September 2016 turun 0,003 poin menjadi 0,394 dari sebelumnya 0,397 di Maret 2016. Sementara di September 2015, angka gini ratio masih 0,402.
"Gini ratio angkanya terus menerus turun. Salah satunya karena kita membangun infrastruktur sehingga distribusi pendapatan membaik," ujar Darmin.